@perdesaan_sehat #jamborePS IPM Indonesia Stagnan di Peringkat 108

HANIBAL HAMIDI PERDESAAN SEHAT

“Fakta tentang rendahnya kualitas SDM Indonesia saat ininsekaligus tren peningkatan kualitas SDM yang cenderung flat adalah representasi rendahnya kinerja pembangunan
nasional bidang SDM tahun 2010-2014, Rendahnya kualitas SDM Indonesia akan mengancam nilai “bonus demografhi Indonesia” yang secara langsung akan berdampak semakin terjebaknya Indonesia sebagai negara berkembang yang tidak dapat menjadi negara maju sebagai akibat rendahnya produksi nasional yang disebabkan SDM Indonesia yang daya saingnya rendah. Hal ini sekaligus akan mengancam pencapaian sasaran dan target pembangunan nasional pada tahun 2025 sebagai fase pasca orde sebelumnya dalam pencapaian tujuan berdirinya NKRI untuk memenuhi hak dasar seluruh warga NKRI.

Peningkatan sangat sedikit pada derajat kesehatan masyarakat yang diukur dengan indikator Angka Harapan Hidup dan jauh dari rencana sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014. Hal ini menunjukkan kebutuhan rekonstruksi total Sistem Kesehatan Nasional harus dilakukan dalam “tempo sesingkat singkatnya (REVOLUSI KESEHATAN)”
– perdesaansehat.com
Hanibal Hamidi, KPDT

IPM Indonesia Stagnan di Peringkat 108  
24 July 2014 21:26 WIB

Indeks Pembangunan Manusia

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA —

Dengan menggunakan standard penilaian baru, Badan Program Pembangunan PBB (UNDP) kembali merilis laporan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada 2013 untuk 187 negara.

Dalam laporan tersebut, Indonesia berada diperingkat 108, atau tidak
berubah dari posisi tahun 2012.

Dijelaskan pihak UNDP dalam siaran pers mereka, Kamis ( 24/7 ), revisi  atas indikator komponen yang diterapkan telah  merubah peringkat IPM negara-negara yang dinilai. Mereka mencontohkan, IPM Indonesia pada 2012 berada di peringkat 121.

Meski begitu, pihak UNDP menjelaskan, dengan melakukan penghitungan  ulang menggunakan standar baru atas IPM  tahun-tahun sebelumnya, diketahui IPM Indonesia tetap berada di posisi yang sama, yakni 108.

Direktur UNDP Indonesia Beate Trankmann menjelaskan, nilai IPM Indonesia pada 2013 sebesar 0,684. Menurut dia, kenaikan sebesar 0,003
poin dibandingkan tahun 2012 (0,681) belum.mampu mendorong kenaikan peringkat IPM Indonesia.

Dalam rilis yang diterbitkan,  diketahui terjadi peningkatan sedikit
poin pada indikator ‘angka harapan hidup dalam kelahiran’ (life expectancy at birth), yakni dari 70,6 menjadi 70,8 poin. Selain itu,  kenaikan juga terjadi pada indikator ‘PNB per capita (GNI per  capita)’, yaitu dari 8,601 menjadi 8,970 poin.

Sementara itu, dua indikator lainnya, yakni ‘angka..harapan lama
sekolah’ (expected years of schooling) dan ‘rata- rata lama sekolah’ (mean years of schooling) tidak mengalami peningkatan. Nilai untuk kedua indikator tersebut masing-masing sebesar  12,7 dan 7,5 poin.

Berdasarkan laporan tersebut, Direktur UNDP Indonesia Beate Trankmann berpendapat bahwa faktor pendidikan menjadi
tantangan bagi pemerintah
Indonesia.

“Dua hal yang harus ditingkatkan dalam hal pendidikan adalah soal
kualitas dan akses. Kita tahu, Indonesia memiliki banyak daerah tertinggal, seperti Papua, juga pulau-pulau terpencil,” ujar Beate.
Red: Djibril Muhammad

@HanibalHamidi @perdesaan_sehat #jamborePS Air Bersih&Sanitasi Jadi Syarat Desa Sehat

Hanibal Hamidi

Harya Virdhani – Okezone

KARAKTERISTIK umum daerah
tertinggal adalah wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang sedikit dan tersebar. Daerah tertinggal di
Indonesia memiliki luas wilayah 56
persen dari luas Indonesia dan jumlah penduduk 20 persen
dari total penduduk Indonesia.
Masalah kesehatan yang dihadapi
daerah tertinggal adalah tingginya
Angka Kematian Ibu (AKI), Angka
Kematian Bayi (AKB), fasilitas kesehatan, sumber daya kesehatan, tenaga dokter puskesmas, tenaga bidan desa, akses air minum dan sanitasi, hingga gizi buruk.
Asisten Deputi Urusan Sumber Daya
Kesehatan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
(KPDT), Hanibal Hamidi mengatakan di lapangan saat ini hampir setiap hari mendengar
masalah gizi buruk hingga stunting atau bayi lahir dengan kekurangan gizi mencapai 40 persen.
“Ada proses pelayanan kesehatan saat ini banyak yang justru mengedepankan prinsip transaksional.
Kita maklum bahwa dokter belajarnya mahal, waktu lama, negara juga tak bisa jamin
kesejahteraannya. Artinya ini dibiarkan bertarung di pasar. Kondisi ini ditetapkan secara politik, sesuai UU 17 tentang rencana capaian 2025, diharapkan pembangunan nasional berwawasan kesehatan terwujud,” ujarnya dalam peluncuran buku Perdesaan Sehat ‘Tonggak Revolusi Kesehatan Indonesia’ di Kampus Universitas Indonesia (UI), Minggu malam, 19 Oktober 2014.
Ia mendorong harus ada percepatan
dalam Sistem Kesehatan Nasional. Hal itu juga termuat dalam PP terkait Sistem Kesehatan Nasional.
“Faktor – faktor yang mempengaruhi ada tiga
yakni air bersih, sanitasi, dan gizi. Ini harus ditatakelolakan. Yang utama yakni WHO lakukan
kajian proses panjang bahwa, 80 persen ditentukan kualitas SDM-nya. Dokter puskesmas harus jadi jabatan fungsional ditempatkan pemerintah dalam basic sick memberikan layanan primer atau
dasar,” ungkapnya.
Lalu meningkatkan fungsi bidan di
setiap desa, dengan menempatkan
dokter puskesmas dan bidan desa
mewujudkan pembangunan nasional berbasis kesehatan. Puskesmas dan Poskesdes dengan membawahi Posyandu yang berperan menggerakan swadaya
desa yang mandiri dalam ketersediaan air bersih, sanitasi, dan gizi.
“Jika pilar ini terwujud kami pastikan percepatan sigifikan, Angka Harapan Hidup Naik AKI dan AKB menurun, sejalan dengan UU desa yang sudah jalan terciptalah perdesaan yang sehat,” tandasnya.
(ren)

@HanibalHamidi @perdesaan_sehat #jamborePS SKN diharapkan mengakomodasi air bersih dan gizi

Hanibal Hamidi Perdesaan Sehat

Oleh Ruslan Burhani
Jakarta (ANTARA News) - Sistem Kesehatan Nasional diharapkan mengakomodasi faktor yang berperan dalam menentukan derajat
kesehatan masyarakat diantaranya akses terhadap air bersih, sanitasi dan gizi.
Dr. Hanibal Hamidi, M.Kes selaku inisiator @HanibalHamidi @perdesaan_sehat #jamborePS SKN diharapkan mengakomodasi air bersih dan gizi , mengemukakan hal tersebut
pada Seminar Revolusi Kesehatan Menuju Revolusi Mental, di Universitas Indonesia, Depok, Selasa.
Menurut Hanibal Hamidi yang juga Asisten Deputi Sumber Daya Kesehatan Kementerian
Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) itu, akses rumah tangga terhadap air bersih dan
sanitasi yang layak masih rendah. Pada tahun 2013, rumah tangga yang mampu mengakses air bersih yang layak 66,8 persen dan 21 provinsi di bawah rata-rata nasional.
"Sistem Kesehatan Nasional harus
direkonstruksi dengan memasukkan air bersih dan sanitasi dalam satu kendali misalnya di bawah Kementerian Koordinator Kesejahteraan
Rakyat," katanya.
Hanibal mengatakan, hasil kajian WHO bahwa 80 persen keberhasilan kinerja pembangunan kesehatan di seluruh negara ditentukan oleh Sumber Daya Manusia Kesehatan, bukan oleh  sarana, prasarana dan sistem kesehatannya.
Hasil riset kesehatan desa tahun 2013 mengungkapkan hanya 59,8 persen rumah tangga yang mampu mengakses sanitasi yang layak.
Sementara itu, anggaran kesehatan belum mencapai 5 persen dari APBN dan 10 persen dari APBD sesuai amanah Undang-Undang Kesehatan. Anggaran itu belum termasuk bagi keterjangkauan air bersih, sanitasi dan akses pangan yang berkualitas terutama bagi ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita.
Ketua Pokja Perdesaan Sehat itu
menambahkan, alokasi anggaran lebih besar pada kegiatan kuratif-rehabilitatif, dibandingkan dengan promotif-preventif. (*)
Editor: B Kunto Wibisono

@HanibalHamidi @perdesaan_sehat #jamborePS Revolusi Mental Salah Satu Cara Cegah Korupsi

Hanibal Hamidi

KBRN, Jakarta : Revolusi Mental merupakan proses perubahan mendasar dan menyeluruh yang
dimulai dari keluarga, diri sendiri dan dilakukan sepanjang hidup, serta sepenuh hati.

Menurut dr. Hanibal Hamidi yang juga Inisiator Perdesaan Sehat, Kementerian Pembangunan
Daerah Tertinggal, perbuatan korupsi yang terjadi selama ini, karena rusaknya moral pejabat
negara, baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif.

“Akhir-akhir ini, mental Bangsa Indonesia, seperti hal yang biasa saja melakukan korupsi dalam
berbagai bidang kehidupan berbangsa dan  bernegara,”, ungkapnya, pada Seminar Pusat
Kajian Revolusi Mental (Permanen), bertema, Visi, Misi, Sanksi Etika Moral, Revolusi Mental, di
Jakarta, Kamis (2/10/2014).

Menurut dr. Hanibal Hamidi, perbuatan tidak terpuji ini sebenarnya dapat dicegah, mulai dari  keluarga dengan mengajarkan hal yang baik tentang kejujuran, serta tauladan dari orang tua
dan lingkungan.

Berkaitan dengan proses Kenegaraan seperti Pemilu dan Presiden dan Wakil Presiden terpilih
Jokowi-JK yang menjanjikan banyak hal dalam  rancangan program kerjanya.

Untuk itu, diperlukan kejujuran dan konsistensi dalam melaksanakannya yang merupakan
tantangan besar, karena tidak terlepas dari tekanan politik, dinamika serta kreatifitas dalam
mencapai tujuan dan sasarannya.
Ditegaskan oleh Ketua Pokja Perdesaan Sehat  Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal ini,
yang utama dalam memberantas korupsi adalah bagaimana mencegah semua pihak, baik
Pemerintah dan Masyarakat bahu-membahu menutup ruang dan celah, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, serta aktif memonitor
dan melakukan pengawasan.
Selain itu, sistem yang diterapkan harus mampu menjaga dan memberi solusi serta teruji. (Afrizal/WDA)

@HanibalHamidi @perdesaan_sehat #jamborePS Inisiator Perdesaan Sehat

“Bekerja bersama rakyat di daerah

tertinggal merupakan kenikmatan batin tersendiri yang tidak bisa dinilai dengan apapun.”

dr. Hanibal Hamidi, M.Kes.— Perdesaan Sehat

dr. Hanibal Hamidi, M.Kes adalah seorang pengabdi kesehatan masyarakat yang memulai

karirnya dari bawah. Atas komitmen dan kedekatannya dengan masyarakat, beliau pernah dinobatkan sebagai dokter teladan pada tahun 2003 saat bertugas sebagai kepala puskesmas di salah satu desa terpencil dan tertinggal di Kabupaten Lampung Barat.

Usai malang melintang di dunia kesehatan di Lampung, atas kiprahnya di bidang kesehatan masyarakat pada daerah-daerah tertinggal, tahun 2007 beliau mendapat amanah sebagai Asisten Deputi Urusan Pembinaan Lembaga Pendidikan Luar Sekolah Kesehatan dan Kesehatan Masyarakat pada Deputi Bidang Pengembangan Lembaga Sosial dan Budaya di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT).

Kiprah di KPDT

Berkat loyalitasnya dalam mengembangkan program-program kemasyarakatan di daerah tertinggal, dalam kurun waktu yang cukup singkat berkiprah di KPDT, di tahun 2008 beliau mendapat Penghargaan Kenaikan Pangkat Luar Biasa

Sebagai Inisiator dan Penyusun Kebijakan Instrumen Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDT) Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.

Gagasannya yang cerdas dan penuh dedikasi serta beberapa programnya yang bervisi kerakyatan membuat beliau mendapat kepercayaan lebih di KPDT, sehingga pada tahun 2009 beliau diangkat menjadi Kepala Biro Perencanaan dan KLN Kementerian PDT. Selama menjabat sebagai Kepala Biro Perencanaan, ia cukup mewarnai gagasan perubahan di Kementerian tersebut.

Selama kiprahnya di KPDT dimanapun posisi dan jabatannya, gagasan dan ide-ide beliau kerap kali menjadi program unggulan di kementerian ini, bahkan menjadi program nasional. Sebut saja misalnya : Program P2SEDT, Program Bedah Desa, P2DTK. Dan atas berbagai gagasannya itulah ia pernah diminta menjadi narasumber tetap selama satu tahun di Dewan Pertahanan

Nasional, sebuah lembaga yang dipimpin langsung oleh Presiden.

"Bagi saya dimanapun kita berada, harus selalu memberikan karya yang maksimal bagi kepentingan bangsa", ujarnya penuh makna.

Saat ini, beliau menjabat sebagai Asisten Deputi Urusan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan pada Deputi Sumber Daya Kementerian PDT.

Sejak menjabat sebagai Asdepkes, sosok beliau makin berkibar, salah satunya dengan menelurkan

gagasan yang berilian lewat pencanangan program Perdesaan Sehat untuk Percepatan

Pembangunan di Daerah Tertinggal.

Perdesaan Sehat

Dibawah kendalinya sebagai Asdepkes pada Deputi Sumberdaya, gagasan tentang Perdesaan Sehat direalisasikan dan menjadi salah satu program unggulan dari Kementerian PDT, yang juga ditetapkan lewat Peraturan Menteri No. 1 tentang "Percepatan Pembangunan Perdesaan

Sehat di Daerah Tertinggal" pada tahun 2013.

Program Perdesaan Sehat menurutnya adalah sebuah terobosan gagasan untuk percepatan pembangunan perdesaan di daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik.

Untuk mendukung program tersebut, sangatlah penting adanya keterlibatan dari semua pihak. "Kondisi itu (tercapainya tujuan PS) Insya Allah bisa terwujud dan saya yakin bisa diwujudkan, jika semua pihak berkomitmen untuk bersinergi dan bekerja bersama untuk mewujudkannya", ujar beliau.

Selain gagasan dan pemikirannya, sikapnya yang selalu bicara apa adanya membuat sosok beliau

tidak seperti birokrat pada umumnya.

Keberaniannya dalam menggulirkan gagasan seringkali mendapatkan benturan dari kalangan  birokrat yang lebih suka dengan kemapanan atau status quo.Namun, benturan itu selalu ia jawab

dengan gagasan dan program nyata untuk masyarakat. "Bagi saya, kepentingan masyarakat harus ditempatkan diatas kepentingan pribadi dan atau golongan", tegasnya penuh semangat.

Sejalan dengan kiprahnya diatas, pria kelahiran tahun 1964 dari pasangan H. Hamidi Leby dan Hj. Halijah ini sadar betul akan nilai-nilai pengabdian kepada masyarakat. Diakui olehnya, melakoni profesi dokter dan ataupun sebagai birokrat merupakan sebuah pengabdian total dan berkarya tanpa henti kepada masyarakat. "Bekerja bersama rakyat di daerah tertinggal merupakan kenikmatan batin tersendiri yang tidak bisa dinilai dengan apapun", tutup pria yang telah memiliki 3 orang anak lelaki ini.

@HanibalHamidi @perdesaan_sehat #jamborePS Aktivis Apresiasi Kabinet Jokowi Diisi Kalangan Profesional – perdesaansehat.com

Aktivis Apresiasi Kabinet Jokowi Diisi Kalangan Profesional

Selasa, 30 September 2014 17:01 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintahan Jokowi-JK bukan hanya akan dihadapkan dengan situasi politik dan sisa pekerjaan rumah yang bakal ditinggalkan oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saja, melainkan banyaknya harapan masyarakat kepada presiden dan wakil presiden terpilih itu dalam membangun negara ini selama lima tahun ke depan.

Untuk mengatasi hal tersebut, Jokowi-JK pun sepakat membentuk kementerian di kabinetnya nanti yang bakal diisi oleh 18 porsi dari kalangan profesional dan 16 kursi dari partai.

Jokowi berharap, dengan dibentuknya kabinet tersebut, para menteri bisa membantu roda pemerintahan hingga 2019 mendatang, terlebih tanggungjawab kementerian yang bakal ditunjuk dari kalangan profesional.

Menanggapi hal tersebut, Generasi Aktivis 98 (GEN 98) dari Komunitas Trisakti, Aprilenny menilai, konsep ditunjuknya 18 menteri dari kalangan profesional sangatlah tepat, terlebih menteri-menteri yang ditunjuknya nanti bisa membantu menyerap aspirasi rakyat banyak.

Komunitas Trisakti pun menyarankan sejumlah nama yang dinilai layak mengisi kabinet Jokowi. Mereka diantaranya adalah Wiryanti Soekamdani, Denny J.A, Hannibal Hamidi, A. Hamid Dipopramono, Moh Jumhur Hidayat, dan Assad Ali.

“Wiryanti Soekamdani merupakan pengusaha yang jelas-jelas sukses di bidangnya dalam membangun jaringan hotel. Ia sangat cocok untuk menjadi Menteri Ekonomi Kreatif. Yang kedua adalah Denny J.A yang sukses sebagai profesional politik dengan mendirikan lembaga survey yang kompeten dalam pedoman akurasi,” kata Aprilenny dalam keterangan persnya, Selasa (30/9/2014).

Sementara itu, kata Aprilennye, nama Hannibal dinilainya merupakan seorang teknokrat yang juga merupakan penggagas konsep perdesaan sehat yang sangat sinerjis dengan konsep revolusi mental dari Jokowi. Kalau Hamid Dipopramono yang saat ini menjabat ketua komisi informasi publik, menurutnya sukses menjadikan lembaga tersebut bermanfaat bagi rakyat untuk dapat mengakses informasi secara luas.

“Kalau pak Jumhur kan mantan kepala BNP2TKI yang juga punya banyak prestasi di bidang ketenagakerjaan di luar negeri. Dan pak Assad Ali sudah malang melintang di bidang intelejen dan mempunyai pengetahuan yang dalam terkiat soal keintelejenan,” paparnya.

Penulis: Muhammad Zulfikar
Editor: Willy Widianto

http://www.tribunnews.com/nasional/2014/09/30/aktivis-apresiasi-kabinet-jokowi-diisi-kalangan-profesional

@HanibalHamidi @perdesaan_sehat #jamborePS REVOLUSI KESEHATAN JOKOWI KUNCI DASAR MERDEKAKAN BANGSA

HANIBAL HAMIDI
“Semakin sedikitnya semangat sosial pada    pelaksanaan pelayanan kesehatan Indonesia sebagai refresentasi “sumpah tenaga Kesehatan Profesional”, Pelaksanaan SJSN Bidang kesehatan oleh BPJS pada tahun 2014 dengan semua kesiapannya sebagai Kesiapan melayani peserta asuransi terbesar di dunia (Universal Coverage) serta banyaknya faktor kunci kualitas kesehatan yang belum diatur oleh Sistem Kesehatan Nasional maka kebutuhan langkah Revolusi Kesehatan menjadi sesuatu yang harus dilakukan dalam waktu yang sesingkat- singkatnya.
Hal ini mengingat rendah nya kinerja pemerintah dalam pemenuhan hak sehat bagi seluruh warga NKRI, sesuai hasil SDKI tahun 2012, Mit Term Review RPJMN 2010-2014 dan Survei Word Bank tentang Status Kesehatan dan kualitas Kesehatan Revolusi Kesehatan melalui Rekonstruksi Total.

Sistem Kesehatan Nasional dan Proses rekruitmen dan sistem karir SDM kesehatan yang terkendali sepenuhnya oleh Pemerintah diyakini akan mampu menjawab permaslahan yang ada sekaligus memastikan Angka Harapan Hidup meningkat secara signifikan minimal sama dengan AHH negara maju. – perdesaansehat.com

Hanibal Hamidi, PP LKNU

REVOLUSI KESEHATAN JOKOWI
KUNCI DASAR MERDEKAKAN
BANGSA
Written by Sulistiyono
Sabtu, 27 September 2014 11:24

WARTAHARIAN.CO-(Jakarta) Perkumpulan Alumnus Sastra Dan Alumnus Kedokteran Universitas Indonesia (SastraStovia) menyatakan perlunya rekonstruksi ulang narasi besar  mengenai kesehatan nasional sebagai acuan utama dalam sistem Revolusi Mental. SastraStovia menilai, gebrakan Revolusi Kesehatan yang digagas oleh Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dinilai menjadi kunci dasar  Revolusi Mental untuk memerdekakan bangsa ini supaya mencapai harapan hidup yang sehat.

Namun, Indonesia yang sudah merdeka selama 69  tahun masih tetap saja dijajah masalah kesehatan yang terus membelenggu rakyat. Jelas terlihat, fenomena harapan hidup sehat masyarakat masih jauh dari kata sehat itu sendiri.

“Kesehatan Nasional tidak untuk sekedar basa-basi jaman diskusi, dimana kebijaksanaan pemerintah ridak mengedepankan keutamaan
Kesehatan Nasional,” kata Direktur Khusus Permanen, Dedy Syeh, Sabtu ( 27/9/2014 ). Seminar sehari yang digagas pada Kamis lalu dengan tema “Revolusi Kesehatan Menuju Revolusi Mental” diharapkan bisa memahami jika Kesehatan Nasional merupakan suatu konstruksi sosial dalam pertarungan berbagai disiplin pemikiran dengan kekuasaan dan pengetahuan yang memproduksinya terus menerus.

“Bahwa hak untuk sehat berkaitan langsung  dengan regulasi dan kebijakan politik menjadi latarbelakang analitis terhadap keadilan kesehatan,” ujarnya.

Menurutnya, kesehatan sendiri merupakan konsep keadilan yang menuntut negara untuk menghormati hal-hal terkait hak atas otonomi tubuh dan distribusi sumberdaya.

“Negara harus betul-betul memahami ukuran kesejahteraan yang dihitung melalui indeks kebahagiaan,” tegas dia.

Karena itu, para pembicara yang terdiri dari Rocky Gerung, dr. Hanibal Hamidi, Achmad Syafic, Dr. Tony Doludea menyetujui dan mendukung terjadinya Revolusi Mental yang harus didahului oleh Revolusi Kesehatan.

“Forum menyepakati agar pemerintahan Jokowi- JK untuk mengagendakan Revolusi Kesehatan sebagai program andalan kabinetnya ke depan,” pungkas Dedy.(WH/SL)
Reporter: Bopak