@perdesaan_sehat #jamborePS IPM Indonesia Stagnan di Peringkat 108

HANIBAL HAMIDI PERDESAAN SEHAT

“Fakta tentang rendahnya kualitas SDM Indonesia saat ininsekaligus tren peningkatan kualitas SDM yang cenderung flat adalah representasi rendahnya kinerja pembangunan
nasional bidang SDM tahun 2010-2014, Rendahnya kualitas SDM Indonesia akan mengancam nilai “bonus demografhi Indonesia” yang secara langsung akan berdampak semakin terjebaknya Indonesia sebagai negara berkembang yang tidak dapat menjadi negara maju sebagai akibat rendahnya produksi nasional yang disebabkan SDM Indonesia yang daya saingnya rendah. Hal ini sekaligus akan mengancam pencapaian sasaran dan target pembangunan nasional pada tahun 2025 sebagai fase pasca orde sebelumnya dalam pencapaian tujuan berdirinya NKRI untuk memenuhi hak dasar seluruh warga NKRI.

Peningkatan sangat sedikit pada derajat kesehatan masyarakat yang diukur dengan indikator Angka Harapan Hidup dan jauh dari rencana sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014. Hal ini menunjukkan kebutuhan rekonstruksi total Sistem Kesehatan Nasional harus dilakukan dalam “tempo sesingkat singkatnya (REVOLUSI KESEHATAN)”
– perdesaansehat.com
Hanibal Hamidi, KPDT

IPM Indonesia Stagnan di Peringkat 108  
24 July 2014 21:26 WIB

Indeks Pembangunan Manusia

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA —

Dengan menggunakan standard penilaian baru, Badan Program Pembangunan PBB (UNDP) kembali merilis laporan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada 2013 untuk 187 negara.

Dalam laporan tersebut, Indonesia berada diperingkat 108, atau tidak
berubah dari posisi tahun 2012.

Dijelaskan pihak UNDP dalam siaran pers mereka, Kamis ( 24/7 ), revisi  atas indikator komponen yang diterapkan telah  merubah peringkat IPM negara-negara yang dinilai. Mereka mencontohkan, IPM Indonesia pada 2012 berada di peringkat 121.

Meski begitu, pihak UNDP menjelaskan, dengan melakukan penghitungan  ulang menggunakan standar baru atas IPM  tahun-tahun sebelumnya, diketahui IPM Indonesia tetap berada di posisi yang sama, yakni 108.

Direktur UNDP Indonesia Beate Trankmann menjelaskan, nilai IPM Indonesia pada 2013 sebesar 0,684. Menurut dia, kenaikan sebesar 0,003
poin dibandingkan tahun 2012 (0,681) belum.mampu mendorong kenaikan peringkat IPM Indonesia.

Dalam rilis yang diterbitkan,  diketahui terjadi peningkatan sedikit
poin pada indikator ‘angka harapan hidup dalam kelahiran’ (life expectancy at birth), yakni dari 70,6 menjadi 70,8 poin. Selain itu,  kenaikan juga terjadi pada indikator ‘PNB per capita (GNI per  capita)’, yaitu dari 8,601 menjadi 8,970 poin.

Sementara itu, dua indikator lainnya, yakni ‘angka..harapan lama
sekolah’ (expected years of schooling) dan ‘rata- rata lama sekolah’ (mean years of schooling) tidak mengalami peningkatan. Nilai untuk kedua indikator tersebut masing-masing sebesar  12,7 dan 7,5 poin.

Berdasarkan laporan tersebut, Direktur UNDP Indonesia Beate Trankmann berpendapat bahwa faktor pendidikan menjadi
tantangan bagi pemerintah
Indonesia.

“Dua hal yang harus ditingkatkan dalam hal pendidikan adalah soal
kualitas dan akses. Kita tahu, Indonesia memiliki banyak daerah tertinggal, seperti Papua, juga pulau-pulau terpencil,” ujar Beate.
Red: Djibril Muhammad

@HanibalHamidi @perdesaan_sehat #jamborePS Air Bersih&Sanitasi Jadi Syarat Desa Sehat

Hanibal Hamidi

Harya Virdhani – Okezone

KARAKTERISTIK umum daerah
tertinggal adalah wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang sedikit dan tersebar. Daerah tertinggal di
Indonesia memiliki luas wilayah 56
persen dari luas Indonesia dan jumlah penduduk 20 persen
dari total penduduk Indonesia.
Masalah kesehatan yang dihadapi
daerah tertinggal adalah tingginya
Angka Kematian Ibu (AKI), Angka
Kematian Bayi (AKB), fasilitas kesehatan, sumber daya kesehatan, tenaga dokter puskesmas, tenaga bidan desa, akses air minum dan sanitasi, hingga gizi buruk.
Asisten Deputi Urusan Sumber Daya
Kesehatan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
(KPDT), Hanibal Hamidi mengatakan di lapangan saat ini hampir setiap hari mendengar
masalah gizi buruk hingga stunting atau bayi lahir dengan kekurangan gizi mencapai 40 persen.
“Ada proses pelayanan kesehatan saat ini banyak yang justru mengedepankan prinsip transaksional.
Kita maklum bahwa dokter belajarnya mahal, waktu lama, negara juga tak bisa jamin
kesejahteraannya. Artinya ini dibiarkan bertarung di pasar. Kondisi ini ditetapkan secara politik, sesuai UU 17 tentang rencana capaian 2025, diharapkan pembangunan nasional berwawasan kesehatan terwujud,” ujarnya dalam peluncuran buku Perdesaan Sehat ‘Tonggak Revolusi Kesehatan Indonesia’ di Kampus Universitas Indonesia (UI), Minggu malam, 19 Oktober 2014.
Ia mendorong harus ada percepatan
dalam Sistem Kesehatan Nasional. Hal itu juga termuat dalam PP terkait Sistem Kesehatan Nasional.
“Faktor – faktor yang mempengaruhi ada tiga
yakni air bersih, sanitasi, dan gizi. Ini harus ditatakelolakan. Yang utama yakni WHO lakukan
kajian proses panjang bahwa, 80 persen ditentukan kualitas SDM-nya. Dokter puskesmas harus jadi jabatan fungsional ditempatkan pemerintah dalam basic sick memberikan layanan primer atau
dasar,” ungkapnya.
Lalu meningkatkan fungsi bidan di
setiap desa, dengan menempatkan
dokter puskesmas dan bidan desa
mewujudkan pembangunan nasional berbasis kesehatan. Puskesmas dan Poskesdes dengan membawahi Posyandu yang berperan menggerakan swadaya
desa yang mandiri dalam ketersediaan air bersih, sanitasi, dan gizi.
“Jika pilar ini terwujud kami pastikan percepatan sigifikan, Angka Harapan Hidup Naik AKI dan AKB menurun, sejalan dengan UU desa yang sudah jalan terciptalah perdesaan yang sehat,” tandasnya.
(ren)

@HanibalHamidi @perdesaan_sehat #jamborePS SKN diharapkan mengakomodasi air bersih dan gizi

Hanibal Hamidi Perdesaan Sehat

Oleh Ruslan Burhani
Jakarta (ANTARA News) - Sistem Kesehatan Nasional diharapkan mengakomodasi faktor yang berperan dalam menentukan derajat
kesehatan masyarakat diantaranya akses terhadap air bersih, sanitasi dan gizi.
Dr. Hanibal Hamidi, M.Kes selaku inisiator @HanibalHamidi @perdesaan_sehat #jamborePS SKN diharapkan mengakomodasi air bersih dan gizi , mengemukakan hal tersebut
pada Seminar Revolusi Kesehatan Menuju Revolusi Mental, di Universitas Indonesia, Depok, Selasa.
Menurut Hanibal Hamidi yang juga Asisten Deputi Sumber Daya Kesehatan Kementerian
Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) itu, akses rumah tangga terhadap air bersih dan
sanitasi yang layak masih rendah. Pada tahun 2013, rumah tangga yang mampu mengakses air bersih yang layak 66,8 persen dan 21 provinsi di bawah rata-rata nasional.
"Sistem Kesehatan Nasional harus
direkonstruksi dengan memasukkan air bersih dan sanitasi dalam satu kendali misalnya di bawah Kementerian Koordinator Kesejahteraan
Rakyat," katanya.
Hanibal mengatakan, hasil kajian WHO bahwa 80 persen keberhasilan kinerja pembangunan kesehatan di seluruh negara ditentukan oleh Sumber Daya Manusia Kesehatan, bukan oleh  sarana, prasarana dan sistem kesehatannya.
Hasil riset kesehatan desa tahun 2013 mengungkapkan hanya 59,8 persen rumah tangga yang mampu mengakses sanitasi yang layak.
Sementara itu, anggaran kesehatan belum mencapai 5 persen dari APBN dan 10 persen dari APBD sesuai amanah Undang-Undang Kesehatan. Anggaran itu belum termasuk bagi keterjangkauan air bersih, sanitasi dan akses pangan yang berkualitas terutama bagi ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita.
Ketua Pokja Perdesaan Sehat itu
menambahkan, alokasi anggaran lebih besar pada kegiatan kuratif-rehabilitatif, dibandingkan dengan promotif-preventif. (*)
Editor: B Kunto Wibisono

@HanibalHamidi @perdesaan_sehat #jamborePS Revolusi Mental Salah Satu Cara Cegah Korupsi

Hanibal Hamidi

KBRN, Jakarta : Revolusi Mental merupakan proses perubahan mendasar dan menyeluruh yang
dimulai dari keluarga, diri sendiri dan dilakukan sepanjang hidup, serta sepenuh hati.

Menurut dr. Hanibal Hamidi yang juga Inisiator Perdesaan Sehat, Kementerian Pembangunan
Daerah Tertinggal, perbuatan korupsi yang terjadi selama ini, karena rusaknya moral pejabat
negara, baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif.

“Akhir-akhir ini, mental Bangsa Indonesia, seperti hal yang biasa saja melakukan korupsi dalam
berbagai bidang kehidupan berbangsa dan  bernegara,”, ungkapnya, pada Seminar Pusat
Kajian Revolusi Mental (Permanen), bertema, Visi, Misi, Sanksi Etika Moral, Revolusi Mental, di
Jakarta, Kamis (2/10/2014).

Menurut dr. Hanibal Hamidi, perbuatan tidak terpuji ini sebenarnya dapat dicegah, mulai dari  keluarga dengan mengajarkan hal yang baik tentang kejujuran, serta tauladan dari orang tua
dan lingkungan.

Berkaitan dengan proses Kenegaraan seperti Pemilu dan Presiden dan Wakil Presiden terpilih
Jokowi-JK yang menjanjikan banyak hal dalam  rancangan program kerjanya.

Untuk itu, diperlukan kejujuran dan konsistensi dalam melaksanakannya yang merupakan
tantangan besar, karena tidak terlepas dari tekanan politik, dinamika serta kreatifitas dalam
mencapai tujuan dan sasarannya.
Ditegaskan oleh Ketua Pokja Perdesaan Sehat  Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal ini,
yang utama dalam memberantas korupsi adalah bagaimana mencegah semua pihak, baik
Pemerintah dan Masyarakat bahu-membahu menutup ruang dan celah, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, serta aktif memonitor
dan melakukan pengawasan.
Selain itu, sistem yang diterapkan harus mampu menjaga dan memberi solusi serta teruji. (Afrizal/WDA)

@HanibalHamidi @perdesaan_sehat #jamborePS Inisiator Perdesaan Sehat

“Bekerja bersama rakyat di daerah

tertinggal merupakan kenikmatan batin tersendiri yang tidak bisa dinilai dengan apapun.”

dr. Hanibal Hamidi, M.Kes.— Perdesaan Sehat

dr. Hanibal Hamidi, M.Kes adalah seorang pengabdi kesehatan masyarakat yang memulai

karirnya dari bawah. Atas komitmen dan kedekatannya dengan masyarakat, beliau pernah dinobatkan sebagai dokter teladan pada tahun 2003 saat bertugas sebagai kepala puskesmas di salah satu desa terpencil dan tertinggal di Kabupaten Lampung Barat.

Usai malang melintang di dunia kesehatan di Lampung, atas kiprahnya di bidang kesehatan masyarakat pada daerah-daerah tertinggal, tahun 2007 beliau mendapat amanah sebagai Asisten Deputi Urusan Pembinaan Lembaga Pendidikan Luar Sekolah Kesehatan dan Kesehatan Masyarakat pada Deputi Bidang Pengembangan Lembaga Sosial dan Budaya di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT).

Kiprah di KPDT

Berkat loyalitasnya dalam mengembangkan program-program kemasyarakatan di daerah tertinggal, dalam kurun waktu yang cukup singkat berkiprah di KPDT, di tahun 2008 beliau mendapat Penghargaan Kenaikan Pangkat Luar Biasa

Sebagai Inisiator dan Penyusun Kebijakan Instrumen Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDT) Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.

Gagasannya yang cerdas dan penuh dedikasi serta beberapa programnya yang bervisi kerakyatan membuat beliau mendapat kepercayaan lebih di KPDT, sehingga pada tahun 2009 beliau diangkat menjadi Kepala Biro Perencanaan dan KLN Kementerian PDT. Selama menjabat sebagai Kepala Biro Perencanaan, ia cukup mewarnai gagasan perubahan di Kementerian tersebut.

Selama kiprahnya di KPDT dimanapun posisi dan jabatannya, gagasan dan ide-ide beliau kerap kali menjadi program unggulan di kementerian ini, bahkan menjadi program nasional. Sebut saja misalnya : Program P2SEDT, Program Bedah Desa, P2DTK. Dan atas berbagai gagasannya itulah ia pernah diminta menjadi narasumber tetap selama satu tahun di Dewan Pertahanan

Nasional, sebuah lembaga yang dipimpin langsung oleh Presiden.

"Bagi saya dimanapun kita berada, harus selalu memberikan karya yang maksimal bagi kepentingan bangsa", ujarnya penuh makna.

Saat ini, beliau menjabat sebagai Asisten Deputi Urusan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan pada Deputi Sumber Daya Kementerian PDT.

Sejak menjabat sebagai Asdepkes, sosok beliau makin berkibar, salah satunya dengan menelurkan

gagasan yang berilian lewat pencanangan program Perdesaan Sehat untuk Percepatan

Pembangunan di Daerah Tertinggal.

Perdesaan Sehat

Dibawah kendalinya sebagai Asdepkes pada Deputi Sumberdaya, gagasan tentang Perdesaan Sehat direalisasikan dan menjadi salah satu program unggulan dari Kementerian PDT, yang juga ditetapkan lewat Peraturan Menteri No. 1 tentang "Percepatan Pembangunan Perdesaan

Sehat di Daerah Tertinggal" pada tahun 2013.

Program Perdesaan Sehat menurutnya adalah sebuah terobosan gagasan untuk percepatan pembangunan perdesaan di daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik.

Untuk mendukung program tersebut, sangatlah penting adanya keterlibatan dari semua pihak. "Kondisi itu (tercapainya tujuan PS) Insya Allah bisa terwujud dan saya yakin bisa diwujudkan, jika semua pihak berkomitmen untuk bersinergi dan bekerja bersama untuk mewujudkannya", ujar beliau.

Selain gagasan dan pemikirannya, sikapnya yang selalu bicara apa adanya membuat sosok beliau

tidak seperti birokrat pada umumnya.

Keberaniannya dalam menggulirkan gagasan seringkali mendapatkan benturan dari kalangan  birokrat yang lebih suka dengan kemapanan atau status quo.Namun, benturan itu selalu ia jawab

dengan gagasan dan program nyata untuk masyarakat. "Bagi saya, kepentingan masyarakat harus ditempatkan diatas kepentingan pribadi dan atau golongan", tegasnya penuh semangat.

Sejalan dengan kiprahnya diatas, pria kelahiran tahun 1964 dari pasangan H. Hamidi Leby dan Hj. Halijah ini sadar betul akan nilai-nilai pengabdian kepada masyarakat. Diakui olehnya, melakoni profesi dokter dan ataupun sebagai birokrat merupakan sebuah pengabdian total dan berkarya tanpa henti kepada masyarakat. "Bekerja bersama rakyat di daerah tertinggal merupakan kenikmatan batin tersendiri yang tidak bisa dinilai dengan apapun", tutup pria yang telah memiliki 3 orang anak lelaki ini.

@HanibalHamidi @perdesaan_sehat #jamborePS Aktivis Apresiasi Kabinet Jokowi Diisi Kalangan Profesional – perdesaansehat.com

Aktivis Apresiasi Kabinet Jokowi Diisi Kalangan Profesional

Selasa, 30 September 2014 17:01 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintahan Jokowi-JK bukan hanya akan dihadapkan dengan situasi politik dan sisa pekerjaan rumah yang bakal ditinggalkan oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saja, melainkan banyaknya harapan masyarakat kepada presiden dan wakil presiden terpilih itu dalam membangun negara ini selama lima tahun ke depan.

Untuk mengatasi hal tersebut, Jokowi-JK pun sepakat membentuk kementerian di kabinetnya nanti yang bakal diisi oleh 18 porsi dari kalangan profesional dan 16 kursi dari partai.

Jokowi berharap, dengan dibentuknya kabinet tersebut, para menteri bisa membantu roda pemerintahan hingga 2019 mendatang, terlebih tanggungjawab kementerian yang bakal ditunjuk dari kalangan profesional.

Menanggapi hal tersebut, Generasi Aktivis 98 (GEN 98) dari Komunitas Trisakti, Aprilenny menilai, konsep ditunjuknya 18 menteri dari kalangan profesional sangatlah tepat, terlebih menteri-menteri yang ditunjuknya nanti bisa membantu menyerap aspirasi rakyat banyak.

Komunitas Trisakti pun menyarankan sejumlah nama yang dinilai layak mengisi kabinet Jokowi. Mereka diantaranya adalah Wiryanti Soekamdani, Denny J.A, Hannibal Hamidi, A. Hamid Dipopramono, Moh Jumhur Hidayat, dan Assad Ali.

“Wiryanti Soekamdani merupakan pengusaha yang jelas-jelas sukses di bidangnya dalam membangun jaringan hotel. Ia sangat cocok untuk menjadi Menteri Ekonomi Kreatif. Yang kedua adalah Denny J.A yang sukses sebagai profesional politik dengan mendirikan lembaga survey yang kompeten dalam pedoman akurasi,” kata Aprilenny dalam keterangan persnya, Selasa (30/9/2014).

Sementara itu, kata Aprilennye, nama Hannibal dinilainya merupakan seorang teknokrat yang juga merupakan penggagas konsep perdesaan sehat yang sangat sinerjis dengan konsep revolusi mental dari Jokowi. Kalau Hamid Dipopramono yang saat ini menjabat ketua komisi informasi publik, menurutnya sukses menjadikan lembaga tersebut bermanfaat bagi rakyat untuk dapat mengakses informasi secara luas.

“Kalau pak Jumhur kan mantan kepala BNP2TKI yang juga punya banyak prestasi di bidang ketenagakerjaan di luar negeri. Dan pak Assad Ali sudah malang melintang di bidang intelejen dan mempunyai pengetahuan yang dalam terkiat soal keintelejenan,” paparnya.

Penulis: Muhammad Zulfikar
Editor: Willy Widianto

http://www.tribunnews.com/nasional/2014/09/30/aktivis-apresiasi-kabinet-jokowi-diisi-kalangan-profesional

@HanibalHamidi @perdesaan_sehat #jamborePS REVOLUSI KESEHATAN JOKOWI KUNCI DASAR MERDEKAKAN BANGSA

HANIBAL HAMIDI
“Semakin sedikitnya semangat sosial pada    pelaksanaan pelayanan kesehatan Indonesia sebagai refresentasi “sumpah tenaga Kesehatan Profesional”, Pelaksanaan SJSN Bidang kesehatan oleh BPJS pada tahun 2014 dengan semua kesiapannya sebagai Kesiapan melayani peserta asuransi terbesar di dunia (Universal Coverage) serta banyaknya faktor kunci kualitas kesehatan yang belum diatur oleh Sistem Kesehatan Nasional maka kebutuhan langkah Revolusi Kesehatan menjadi sesuatu yang harus dilakukan dalam waktu yang sesingkat- singkatnya.
Hal ini mengingat rendah nya kinerja pemerintah dalam pemenuhan hak sehat bagi seluruh warga NKRI, sesuai hasil SDKI tahun 2012, Mit Term Review RPJMN 2010-2014 dan Survei Word Bank tentang Status Kesehatan dan kualitas Kesehatan Revolusi Kesehatan melalui Rekonstruksi Total.

Sistem Kesehatan Nasional dan Proses rekruitmen dan sistem karir SDM kesehatan yang terkendali sepenuhnya oleh Pemerintah diyakini akan mampu menjawab permaslahan yang ada sekaligus memastikan Angka Harapan Hidup meningkat secara signifikan minimal sama dengan AHH negara maju. – perdesaansehat.com

Hanibal Hamidi, PP LKNU

REVOLUSI KESEHATAN JOKOWI
KUNCI DASAR MERDEKAKAN
BANGSA
Written by Sulistiyono
Sabtu, 27 September 2014 11:24

WARTAHARIAN.CO-(Jakarta) Perkumpulan Alumnus Sastra Dan Alumnus Kedokteran Universitas Indonesia (SastraStovia) menyatakan perlunya rekonstruksi ulang narasi besar  mengenai kesehatan nasional sebagai acuan utama dalam sistem Revolusi Mental. SastraStovia menilai, gebrakan Revolusi Kesehatan yang digagas oleh Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dinilai menjadi kunci dasar  Revolusi Mental untuk memerdekakan bangsa ini supaya mencapai harapan hidup yang sehat.

Namun, Indonesia yang sudah merdeka selama 69  tahun masih tetap saja dijajah masalah kesehatan yang terus membelenggu rakyat. Jelas terlihat, fenomena harapan hidup sehat masyarakat masih jauh dari kata sehat itu sendiri.

“Kesehatan Nasional tidak untuk sekedar basa-basi jaman diskusi, dimana kebijaksanaan pemerintah ridak mengedepankan keutamaan
Kesehatan Nasional,” kata Direktur Khusus Permanen, Dedy Syeh, Sabtu ( 27/9/2014 ). Seminar sehari yang digagas pada Kamis lalu dengan tema “Revolusi Kesehatan Menuju Revolusi Mental” diharapkan bisa memahami jika Kesehatan Nasional merupakan suatu konstruksi sosial dalam pertarungan berbagai disiplin pemikiran dengan kekuasaan dan pengetahuan yang memproduksinya terus menerus.

“Bahwa hak untuk sehat berkaitan langsung  dengan regulasi dan kebijakan politik menjadi latarbelakang analitis terhadap keadilan kesehatan,” ujarnya.

Menurutnya, kesehatan sendiri merupakan konsep keadilan yang menuntut negara untuk menghormati hal-hal terkait hak atas otonomi tubuh dan distribusi sumberdaya.

“Negara harus betul-betul memahami ukuran kesejahteraan yang dihitung melalui indeks kebahagiaan,” tegas dia.

Karena itu, para pembicara yang terdiri dari Rocky Gerung, dr. Hanibal Hamidi, Achmad Syafic, Dr. Tony Doludea menyetujui dan mendukung terjadinya Revolusi Mental yang harus didahului oleh Revolusi Kesehatan.

“Forum menyepakati agar pemerintahan Jokowi- JK untuk mengagendakan Revolusi Kesehatan sebagai program andalan kabinetnya ke depan,” pungkas Dedy.(WH/SL)
Reporter: Bopak

@HanibalHamidi @perdesaan_sehat #jamborePS Negara Harus Hadir dalam Mewujudkan Desa Berkualitas

“Desa Adalah Pondasi NKRI sekaligus Jangkar Budaya Nusantara ditengah gelombang samudera dunia yang menyatu berbasis digital – perdesaansehat.com

Hanibal Hamidi, PP LKNU

Diskusi “Membangun Negara dari Desa” yang diselenggarakan Merdesa Institute, di Jakarta, Selasa (30/9).

Jakarta - Aktivis mahasiswa 77/78 yang mengabdikan diri dalam aksi pelestarian hutan dan konservasi bersama organisasi non-pemerintah SKEPHI (Sekretariat Pelestarian Hutan Indonesia), Indro Tjahyono mengatakan, kehebatan desa terletak pada nilai dan potensinya. Didukung oleh UU Desa/UU No. 6 Tahun 2014, seharusnya presiden dan wakil presiden terpilih secara tegas menyatakan fokusnya dalam pembangunan desa.

“Pengembangan desa bisa dilakukan melalui pengembangan teknologi, untuk mendorong percepatan pembangunan yang ada di desa tersebut. Dengan begitu, desa memiliki peranan yang penting dalam berkontribusi terhadap pembangunan negara,” kata Indro dalam diskusi dengan topik “Membangun Negara dari Desa” yang diselenggarakan Merdesa Institute, di Jakarta, Selasa (30/9) .

Untuk memperkuat desa, kata dia, sektor pertanian harus dikuatkan. Selama ini, pemerintah belum memberikan wujud dukungan nyata kepada petani atau masyarakat yang ada di desa. Hal yang sama juga harus dilakukan terhadap perkebunan dan kehutanan rakyat.

“Industri berbasis pertanian harus dikembangkan, sekaligus merubah orientasi kebijakan menjadi produsen. Hal ini akan membuat terjadi perimbangan antara desa dengan kota,” tambah dia.

Indro memberikan contoh soal keberhasilan Korea Selatan dalam membangunan negaranya, yang berawal dari penataan kondisi di setiap desa yang ada di negara tersebut lewat ketahanan pangan, papan, dan energi di setiap desa.

“Pemerintah memberikan bantuan, peralatan, dan masyarakat disana merancang sendiri apa yang menjadi kebutuhan mereka,” jelas Indro.

Dalam kesempatan yang sama, Inisiator Perdesaan Sehat Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), dr. Hanibal Hamidi, M.Kes mengatakan, pihaknya sudah memberikan masukan kepada pemerintah mendatang soal pentingnya pembangunan kesehatan.

“Ada dua gagasan yang saya ajukan, yaitu rekonstruksi total sistem kesehatan nasional, dan dan memastikan proses rekrutmen sumber daya kesehatan yang bebas dari sistem transaksional dalam pelayanan kesehatan,” kata dia.

Hanibal yang juga Ketua Pokja Perdesaan Sehat Kementrian PDT menambahkan, pihaknya telah memulai kegiatan membangun kembali dari desa, telah dilakukan oleh Kementerian PDT melalui Program Perdesaan Sehat sejak dua tahun.

Dirinya memiliki keyakinan, Indonesia dipastikan akan maju dan berkembang, jika Lima Pilar Perdesaan Sehat tersedia dan berfungsi.

“Lima pilar Perdesaan Sehat itu adalah tersedia dan berfungsinya dokter Puskesmas, bidan desa, tersedia air bersih untuk setiap rumah tangga, sanitasi dan gizi seimbang bagi ibu hamil, menyusui dan balita di derah teringgal,” tambah Hanibal.

Penulis: Feriawan Hidayat/FER

@HanibalHamidi @perdesaan_sehat #jamborePS LKNU Minta Pemerintah Jokowi- JK Lakukan Rekonstruksi Kesehatan Lembaga Kesehatan

Hanibal Hamidi

Nahdhatul Ulama (LKNU) meminta pemerintah Jokowi-JK melakukan rekonstruksi atau pembangunan kembali di bidang kesehatan, karena hingga kini masih ada kesenjangan di bidang tersebut.

“Pemerintah ke depan dari sisi kebijakan kesehatan harus ada rekonstruksi total kesehatan
nasional, salah satunya melakukan rekruitmen tenaga kesehatan dengan menghindari transaksional kesehatan,” kata Pengamat
Kesehatan Dr Hanibal Hamidi dari LKNU, Sabtu.

Selama ini, kata Hanibal, kesenjangan di bidang kesehatan masih sering terjadi, seperti adanya
pasien yang datang ke dokter dan diminta tarif.

“Seharusnya hal itu tidak terjadi lagi karena pemerintah sudah membayar gaji dokter dan kesejahteraan dokter harus dijamin oleh  pemerintah sepenuhnya,” katanya.

Ia mengakui, tingkat kesejahteraan tenaga kesehatan di Indonesia juga harus ditingkatkan  agar bisa melayani masyarakat dengan baik.

“Manajerial di bidang kesehatan harus tegas, kalau melanggar harus ada hukuman,” katanya.

Ia menyebutkan, sesuai fakta di lapangan jumlah tenaga kesehatan di tingkat puskesmas masih
kurang sekitar 70 persen dan belum terkoneksi satu sama lain secara tepat.

Penyebabnya, karena biaya operasional yg kurang dan sarana prasarana yang belum lengkap,
seperti puskesmas di wilayah kepulauan atau  pelosok dan wilayah yang sulit dijangkau.

Oleh karena itu, ia meminta agar pemerintah ke depan menggenjot masalah kesehatan sebab hak
untuk sehat berkaitan langsung dengan kebaikan dan kejahatan politik negara.

“Kesehatan adalah konsep keadilan yang menuntut negara menghormati hak atas otonomi tubuh dan distribusi sumber daya, dan negara
harus betul betul memahami ukuran
kesejahteraan yang dihitung melalui indeks kebahagiaan,” katanya.

@HanibalHamidi @perdesaan_sehat #jamborePS Permanen Tuntut Jokowi Benahi Revolusi Kesehatan Terlebih Dahulu

HANIBAL HAMIDI
“Menemukan kembali melalui merekontruksi kembali kekinian keagungan budaya nusantara
yang disegani oleh banyak bangsa terdahulu, membutuhkan proses yang tidak sebentar melalui
dialektika sosial yang bijak dengan arah masa depan kesatuan dunia berbasis IT. Yang pasti, prioritas bagi penjaminan bagi janin-balita untuk tumbuh dan berkembangnya sel otak dan Memory dalam otak belakang yang tersimpan semua
stimulus panca indera bayi 0-3 tahun (fase oral dan anal) secara optimal adalah sebuah keniscayaan bagi bahan dasar utama pada awal
proses pendidikan” – perdesaansehat.com

Hanibal Hamidi, PP lKNU

Permanen Tuntut Jokowi Benahi
Revolusi Kesehatan Terlebih Dahulu

Terpilihnya Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden terpilih menjadi angin segar bagi rakyat
Indonesia untuk mendapatkan kehidupan dan fasilitas hidup yang layak. Gebrakan Revolusi
Kesehatan yang digagas oleh Jokowi dinilai jadi kunci dasar Revolusi Mental untuk memerdekakan bangsa ini supaya mencapai harapan hidup yang
sehat.

Untuk itu, Perkumpulan Alumnus Sastra Dan  Alumnus Kedokteran Universitas Indonesia
(SastraStovia) menegaskan, perlu adanya rekonstruksi ulang narasi besar mengenai kesehatan nasional sebagai acuan utama dalam
sistem Revolusi Mental.

“Kesehatan Nasional tidak untuk sekedar basa-basi jaman diskusi, dimana kebijaksanaan pemerintah tidak mengedepankan keutamaan
Kesehatan Nasional,” ujar Direktur Khusus Permanen Dedy Syeh, saat ditemui di Cikini, Jakarta Pusat, Kemarin.

Seminar sehari dengan tema ‘Revolusi Kesehatan Menuju Revolusi Mental’ ini diharapkan bisa
memahami jika Kesehatan Nasional merupakan suatu konstruksi sosial dalam pertarungan berbagai disiplin pemikiran dengan kekuasaan.dan pengetahuan yang memproduksinya terus  menerus.

“Bahwa hak untuk sehat berkaitan langsung dengan regulasi dan kebijakan politik menjadi
latarbelakang analitis terhadap keadilan  kesehatan,” ujarnya.

Bagi Dedy, kesehatan merupakan konsep keadilan yang menuntut negara untuk menghormati hal-
hal terkait hak atas otonomi tubuh dan distribusi sumberdaya. “Negara harus betul-betul  memahami ukuran kesejahteraan yang dihitung
melalui indeks kebahagiaan,” tutur Dedy.

Atas dasar itulah, para pembicara yang terdiri dari Rocky Gerung, dr. Hanibal Hamidi, Achmad Syafic, Dr. Tony Doludea menyetujui dan
mendukung terjadinya Revolusi Mental yang harus didahului oleh Revolusi Kesehatan.

“Forum menyepakati agar pemerintahan Jokowi- JK untuk mengagendakan Revolusi Kesehatan sebagai program andalan kabinetnya ke depan,” paparnya.
Pemilihan kendali pelaksanaan melalui Kartu  Indonesia Sehat dalam menjamin keterjangkauan
pelayanan pengobatan saat sakit oleh BPJS sebagai lembaga pelaksananya, sekaligus
pelayanan bagi peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit seluruh warga NKRI oleh
Kementerian Kesehatan sekaligus sebagai regulator Pembangunan Kesehatan serta  pelayanan keluarga berencana oleh BKKBN.

“Mengingat strategisnya hal tersebut, maka SastraSovia mendukung pilihan kebijakan politik
Jokowi-JK untuk memaskitak menteri kesehatan adalah Preofesional yang memiliki kompetensi dan komitmen terhadap hal-hal strategis, dan bukan berlandaskan tingginya gelar pendidikan semata,” tandasnya. (DED)

@HanibalHamidi @perdesaan_sehat #jamborePS Revolusi Kesehatan, Pembangunan Nasional Berbasis Perdesaan Sehat

HANIBAL HAMIDI

“Paradigma pembangunan Nasional sebagai muara Revolusi Kesehatan melalui Pembangunan nasional berwawasan kesehatan berbasis perdesaan yang menuntut alam, lingkungan, jasmani, rohani, sosial yang sehat sehingga melahirkan generasi yang memiliki karakter berintegritas, produktif dan peka sosial (muara bagi revolusi mental) bagi Indonesia Hebat – perdesaansehat.com
Hanibal Hamidi, PP lKNU

@HanibalHamidi @Perdesaan_Sehat #jamborePS

@Perdesaan_Sehat #jamborePS

Link Video Revolusi Kesehatan

youtube.com/watch?v=SOMzvk…

@HanibalHamidi @perdesaan_sehat #jamborePS RUU Tenaga Kesehatan Disepakati Oleh Paripurna DPR

HANIBAL HAMIDI

“Kinerja pembangunan kesehatan 80 % menurut kajian WHO, sangat ditentukan oleh kinerja tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing peran dan kewenangan tenaga kesehatan terkait. Isue tenaga kesehatan dalam kinerja pembangunan kesehatan secara nasional sangat krusial, mengingat banyak sekali pihak yang terkait
dengan performance kinerjanya, baik institusi pendidikan, lembaga profesional, Kementerian kesehatan, dinas kesehatan kabupaten maupun  puskesmas terkait dengan tenaga kesehatan.

Semua ini akan bermuara pada pilihan kebijakan makro strategis bagi ketepatan proses pendidikan, rekruitmen dan kepastian kesejahteraan serta instrumen kendali manajerial dalam merespon isue tenaga kesehatan. Gagasan “Revolusi Kesehatan” menawarkan pilihan adanya Rekonstruksi Total Sistem Kesehatan yang ditujukan kepada;

1) penjaminan ketersediaan dan berfungsinya seluruh
determinan faktor status kesehatan dan kualitas kesehatan dengan pilihan kebijakan strategis
operasionalisasi melalui pendekatan “Perdesaan Sehat” dalam upaya percepatan keterjangkauan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas yang bertumpu pada peran dan fungsi “Dokter Puskesmas dan Bidan Desa” sekaligus upaya percepatan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan yang bermuara pada wujud percepatan keterjangkauan air bersih, sanitasi dan bahan pangan berkualitas bagi setiap keluarga dalam setiap wilayah kerja Puskesmas. Pilihan pendekatan ini dilakukan melalui kegaiatan peningkatan infrastruktur dan kapasitas lembaga Puskesmas dan Poskesdes yang terhubung secara kuat dengan peran dan
fungsi Rumah Sakit dalam upaya kesehatan pribadi.

2) Adalah sistem rekruitmen, kesejahteraan, karir dan rigiditas manajemen kendali Tenaga Kesehatan yang menjamin
pelayanan kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berlandaskan jiwa sosial yang
tinggi bukan seperti yang saat ini, berjiwa  transaksional akibat mahalnya biaya sekolah,
sitem tarif dalam pelayanan kesehatan dan hukum rimba dalam manajemen kendali distribusi tenaga kesehatan – perdesaansehat.com

HanibalHamidi, PP LKNU

Jakarta – Rapat paripurna DPR hari ini berhasil menyepakati Rancangan Undang-undang (RUU) yang pertama, yaitu RUU Tenaga Kesehatan.

Rapat ini sempat menuai protes dari Fraksi PDIP yang menuai sorak-sorai dari paripurna.
“Apakah RUU tentang tenaga Kesehatan dapat kita setujui dan disahkan jadi Undang-undang?
atan bsa disetujui?” tanya pimpinan rapat Priyo Budi Santoso dalam rapat paripurna di gedung DPR, Jakarta, Kamis (25/9/2014).

“Setuju…!!!!” sahut mayoritas rapat paripurna. Tok! RUU itu akhirnya disahkan menjadi Undang-undang.
Namun, sebelum pengesahan itu, anggota fraksi PDIP Rieke Diyah Pitaloka mengajukan interupsi
dan menyatakan agar pengesahan ditunda. RUU dinilai oleh PDIP ada diskriminasi atas tenaga kesehatan disabilitas.

Namun paparan Rieke yang agak panjang menuai protes dari rapat paripurna yang kemudian menjadi riuh. “Tolong dibatasi ketua..!!” teriak
salah seorang anggota.

“Huuu…!!!” timpal mayoritas anggota lainnya. “Saya punya hak bicara..!” ucap Rieke yang kembali disoraki.
“Saya beri waktu dua menit lagi, silakan dipersingkat,” kata Priyo. Akhirnya protes terhadap interupsi itu reda dengan selesainya pernyataan Rieke.

Dalam sambutan pemerintah yang disampaikan Menkum HAM, RUU ini berimplikasi pada jaminan
kesehatan bagi tiap orang dan memberikan perlindungan kepada tenaga kesehatan.
(bal/trq)

@perdesaan_sehat @HanibalHamidi #jamborePS

@HanibalHamidi @perdesaan_sehat #jamborePS Fasilitas kesehatan BPJS perlu ditingkatkan

Hanibal Hamidi

“Keberhasilan pelaksanaan JKN bukan hanya bertumpu pada besarnya iuran peserta, tetapi sangat dibutuhkan sistim pelayanan (provider) yang “kompitible” dengan kondisi wilayah masing-masing daerah, terutama di Daerah Tertingal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik yang memiliki tingkat kesulitan dan keterbatasan sarana dan prasarana sehingga aksesibilitas pelayanan yang bekualitas sangat rendah. Selain itu dibutuhkan Keterwakilan yang lebih refresentatif di DJSN (Dewan Jaminan Sosial Nasional) terutama keterwakilan masyarakat sebagai obyek pelayanan JKN (BPJS Kesehatan)”

(Hanibal Hamidi – KPDT)

Jakarta (ANTARA News) – Anggota Komisi IX DPR RI Soepriyatno meminta pemerintah harus segera meningkatkan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan sebelum penerapan BPJS pada 1 Januari 2014.

“Undang-Undang N0.24 tahun 2011
mengamanatkan BPJS Kesehatan mulai beroperasi pada 1 Januari 2014, itu kurang dari tujuh bulan. Maka pemerintah perlu segera
mematangkan persiapan sarana dan prasarana serta tenaga kesehatan untuk pelaksanaan BPJS,” kata Soepriyatno yang menjabat Ketua Panja Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Komisi IX DPR RI itu di Jakarta, Rabu.

Dalam diskusi publik “Sistem Jaminan Sosial Nasional Dalam Perspektif Ekonomi: Premi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan, Benarkah Akan Mengancam Fiskal Negara?” di Kantor Pengurus Besar IDI, Jakarta, Soepriyatno mengatakan beroperasinya BPJS Kesehatan diperkirakan akan menyebabkan peningkatan drastis jumlah pasien yang mengakses fasilitas pelayanan kesehatan.

“Sebagai gambaran, setelah Pemda DKI menerapkan program Kartu Jakarta Sehat, angka.kunjungan warga DKI ke fasilitas pelayanan
kesehatan, terutama rumah sakit, meningkat pesat,” ujarnya.

Oleh karenanya, keadaan seperti itu perlu diimbangi dengan penambahan sarana dan
prasarana pelayanan kesehatan.
Soepriyatno menilai bahwa kondisi riil fasilitas pelayanan kesehatan saat ini masih belum memadai untuk melayani seluruh rakyat di seluruh Indonesia, baik dalam hal jumlah maupun sebarannya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam rapat kerja dengan Komisi IX pernah menyampaikan bahwa per 1 Januari 2012, Indonesia masih membutuhkan tambahan sekitar 86.267 tempat tidur di rumah sakit.
Untuk mengatasi hal itu, pemerintah menargetkan penambahan 100.000 tempat tidur pada 2012-2014 dengan memperhatikan disparitas
sebaran kekurangan tempat tidur, geografis yang sulit, dan akses transportasi yang belum mendukung.
Editor: Aditia Maruli

Salam Kejuangan Nusantara 2025
Pembangunan Yang Inklusif & Berkeadlian Berbasis Struktur Kependudukan dan Sumber Daya Wilayah Perdesaan
( Hanibal Hamidi)

@perdesaan_sehat #jamborePS Aktivis 98 Desak Jokowi Isi Kabinet Figur Teruji

RAKYAT.CO, Jakarta -Komunitas Aktivis 98
Kampus Jayabaya ikut menjagokan orang-orang yang dinilai berkompeten duduk di kursi kabinet
Jokowi-JK.
“Kabinet Presiden Jokowi-JK harus diisi orang- orang profesional dan mempunyai kemampuan
yang selama ini sudah teruji, bahkan sifat ketokohannya di masyarakat terasa sekali sebagai orang yang bekerja demi kemajuan Indonesia,”
ujar Indra Jaya, Juru Bicara Komunitas Aktivis 98 Kampus Jayabaya, Rabu (24/9/2014).
Kabinet Jokowi-JK, kata dia, ke depan harus diisi oleh tokoh yang profesional sehingga mampu
memperkuat pemerintahan. Profesionalisme menjadi kunci kekuatan pemerintah Jokowi-JK
agar dapat menciptakan pemerintah yang efektif.
“Alumni Kampus Jayabaya mengusulkan tiga nama yang dinilai layak duduk dalam kabinet
Jokowi-JK. Ada nama Asisten Deputi Urusan Sumber Daya Kesehatan, Kementerian
Pembangunan Daerah Tertingal, Hanibal Hamidi, Mantan Kepala BNPTKI, Moh Jumhur Hidayat,
dan Pendiri Lingkaran Survei LSI, Denny JA, ” ujarnya.
Hanibal Hamidi, adalah seorang birokrat yang mengusung gagasan perdesaan sehat, yang
merupakan konsep mewujudkan desa yang sehat, hal ini seiring dan sejalan dengan pemikiran
Jokowi tentang Pemberdayaan Desa dan Revolusi Mental.
“Jumhur Hidayat adalah pegiat perubahan bersama kaum buruh, ketika dia menjabat kepala
BNP2TKI mengeluarkan konsep kartu KTKLN yang mencegah praktik human trafficking, Sedangkan
Denny JA yang gagasannya kuat sebagai pemikir sejak mahasiswa dan di era Soeharto banyak
melakukan kritik terhadap pemerintahan Soeharto
melalui tulisan-tulisannya,” tandasnya.
Denny JA dinilai pas menempati Kementerian Komunikasi dan Informasi, Hanibal Hamidi, dinilai
mampu menjadi Menteri Kesehatan dan Jumhur Hidayat dinilai kompeten menempati kementreian
Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Ia berharrap ketiganya bisa masuk dalam kabinet mendatang karena latar belakang aktivis mereka
yang dinilai mampu memberantas mafia yang berada di ketiga lembaga tersebut.
“Mereka berlatar belakang aktivis, maka kami yakin mereka mampu memberantas mafia TKI,
mafia alat kesehatan dan mafia broadband dan kasus penyedotan pulsa yang sampai saat ini tak
bisa diberangus,” ujarnya.[ Ro]

#jamborePS SEMINAR NASIONAL – CATATAN KRITIS UNTUK JOKOWI JK

#jamborePS @perdesaan_sehat #hanibalhamidi Relawan Jokowi, Aliansi Nasionalis Nahdiyin – Sanitasi Lingkungan Harus Prioritaskan Kesehatan

Pelaksana Harian Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LKNU), Hanibal Hamidi (tengah), saat menjadi narasumber dalam acara diskusi di Jalan Gedung Peluru, Jakarta, Kamis (18/9/2014). Hadir dalam acara tersebut Pakar Kesehatan UI, Budi Hartono, Praktisi Kesehatan, Mahindria. Hanibal mengatakan, secara komprehensif lingkungan dengan kesehatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rantai sehat dan sakit. Lingkungan yang dikenal dengan udara yang segar dan sebagainya akibat gas emisi yang tidak baik, tumbuh-tumbuhan yang kurang yang direpsentasikan paru-paru dunia, memang berhubungan dengan kesehatan atau budaya sehat

#jamborePS Revolusi Kesehatan; Sanitasi Harus jadi Prioritas Pemerintah Jokowi-JK – @perdesaan_sehat

Hanibal Hamidi

“Revolusi Kesehatan” Malalui Goodwill “Trisakti Kesehatan”;
I) Sistem Kesehatan Nasional yang mampu menjamin seluruh sumber daya kesehatan (Anggaran, SDM, Kelembagaan), terutama yang merupakan seluruh determinan faktor Status dan Kualitas Kesehatan berada dalam satu kendali manajerial bagi pelaksanaan pembangunannya oleh seluruh pemangku kepentingan terkait. Rekonstruksi Total Sistem Kesehatan Nasional Bagi mencapai Status Kesehatan (AKI, AKB dan Gizi seimbang) Bagi Ibu Hamil, Ibu Menyusui, Bayi dan Balita, serta Kualitas Kesehatan (AHH). Hal ini harus didukung dengan paradigma “Pembangunan Nasional Berwawasan Kesehatan Berbasis Perdesaan (Perdesaan Sehat)” sesuai dengan amanah UU No 17 tahun 2007 Tentang RPJPN 2005-2025, dengan fokus prioritas intervensi pada lima Pilar Perdesaan Sehat; Ketersediaan dan Berfungsinya dua Jabatan Fungsional “Dokter Puskesmas dan Bidan Desa” bagi setiap Puskesmas dan Desa, serta tiga faktor penentu dasar status dan kualitas kesehatan; Keterjangkauan akses Air Bersih, sanitasi dan Gizi seimbang bagi setiap Rumah Tangga, melalui Kebijakan percepatan peningkatan Infrastruktur dan Kapasitas Lembaga kesehatan pemerintah “Puskesmas” sekaligus lembaga kesehatan masyarakat “Poskesdes” bagi pelaksanaan 6 (enam) kegiatan dasar Puskesmas melalui kegiatan Protif dan Preventif dalam pelaksanaan fungsi “upaya pelayanan kesehatan dasar” sekaligus dalam mendukung pelaksanaan SJSN bidang Kesehatan dalam peran “Provider Primer” bagi BPJS.
2)Peningkatan Komitmen bagi paradigma moral “sosial” bagi seluruh Tenaga kesehatan sesuai dengan amanah sumpah profesi masing-masing profesi kesehatan dalam pelayanan kesehatan sekaligus percepatan peningkatan upaya “mengisolir” proses “transaksional” dalam pelayanan kesehatan dengan tenaga kesehatan melalui peningkatan peran negara dalam jaminan kesejahteraan dan sistim karir Tenaga strategis kesehatan (Dokter, Bidan, Sanitarian, Gizi dan Perawat) yang pelaksnaannya dikoordinasikan melalui manajemen pembangunan kesehatan (Public Health) termasuk design kendali penegakan “Reward dan Punisment” secara rigid dan obyektif di semua jenjang pemerintahan.
3)Optimalisai semua potensi terkait “isue Tropical Dessease” bagi basis ekonomi nasional.

Kebijakan jangka pendek bagi pelaksanaan “Kartu Indonesia Sehat” sesuai amanah UU SJSN, BPJS, Kesehatan, Kependudukan dan KB dan seluruh produk unadang-undang Reformasi untuk Jaminan Pelayanan Kesehatan Dasar bagi masyarakat yang sehat untuk tetap sehat dan panjang umur minimal sama dengan rata-rata angka harapan hidup semua negara di Dunia dan Jaminan Pelayan Pengobatan bagi masyarakat yang jatuh sakit melalui BPJS adalah Revitalisasi dengan pilihan fokus intervensi baik infrastuktur maupun kapasitas lembaga Puskesmas dan Poskesdes, terutama bagi jaminan Ketersediaan dan berfungsinya jabatan fungsional “Dokter Puskesmas dan Bidan Desa pada setiap Puskesmas dan Desa (Poskesdes)” serta Keterjangkauan akses Air Bersih, Sanitasi dan Gizi Seimbang bagi Setiap Rumah Tangga (Lima Pilar Perdesaan Sehat) yang dikoordinasikan oleh lembaga atau unit kerja yang ditunjuk melalui Keputusan Bupati dan atau Walikota sesuai mandat dan kewenangan masing-masing pihak berlandaskan paradigma “Pembangunan Berwawasan Kesehatan Berbasis Perdesaan (Desa dan Antar Desa Dalam Satu Wilayah Kerja Puskesmas), sesuai amanah UU No 17 tahun 2007 tentang RPJPM 2005-2025.

Untuk Jangka panjang kondisi yang diharapkan oleh sebuah pilihan “Revolusi” pada bidang “Pemenuhan Hak Sehat” seluruh warga NKRI yang menjadi kewajiban “Negara” adalah terjadinya perubahan Paradigma, Kelembagaan, Anggaran, Sistem dan Pelaku pembangunan kesehatan nasional, sehingga dapat kita yakini bahwa kita telah mewariskan SKN sekaligus Kualitas Pelakunya (SDM Kesehatan) yang akan mampu mewujudkan SEHAT sesuai definisi operasional di dunia (WHO) maupun Indonesia (UU No 36, Kesehatan); Sehat jasmani, rohani dan sosial bagi anak dan cucu kita semua di masa mendatang. Amin

Hanibal Hamidi, PP LKNU

#jamborePS Pemerintah diharapkan jamin ketersediaan dokter dan bidan

Hanibal  Hamidi Perdesaan Sehat

Pemerintah diharapkan jamin ketersediaan dokter dan bidan
Oleh Ruslan Burhani

Jakarta (ANTARA News) – Pemerintah Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) diharapkan mampu memberikan jaminan ketersediaan dokter di Puskesmas dan bidan desa, sehingga terwujud kualitas dan pemerataan kesehatan masyarakat.
Asisten Deputi Urusan Sumber Daya Kesehatan, Kementerian Pembangunan Daerah Tertingal, dr Hanibal Hamidi mengatakan hal itu pada Seminar “Catatan Kritis Jokowi-Jk langkah strategis Revolusi Mental” di Jakarta, Rabu.
Dia menyatakan, persoalan kesehatan di Indonesia bukan hanya
memastikan pelayan pengobatan pada saat rakyat sakit, tetapi yang lebih penting lagi adalah meningkatkan angka harapan hidup dan tetap sehat.
“Pembangunan kesehatan adalah untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif,” ujarnya.
Menurut dr Hanibal yang juga Ketua Pokja Perdesaan Sehat itu bahwa Kartu Indonesia Sehat adalah keinginan Presiden terpilih Jokowi menjamin rakyat Indonesia tidak hanya diobati pada waktu sakit, tetapi juga panjang umur dan tetap sehat minimal sama dengan penduduk negara ASEAN lainnya.
Sedangkan proporsi tenaga kesehatan berdasarkan jumlah penduduk atau kebutuhan fasilitas kesehatan diatas kertas mendekati  kondisi ideal, fakta dilapangan bahwa distribusi
tenaga kesehatan belum merata.
Dia menambahkan, saat ini di kota-kota besar jumlah dokter bidan dan perawatnya berlebih, sedangkan di perdesaan, daerah terpencil, tertinggal tidak ada tenaga kesehatan.
“Tidak ada dan tidak berfungsinya dokter puskesmas dan bidan desa sesuai Ketetapan.Kemenkes jangan diharapkan terjadi peningkatan kualitas kesehatan,” katanya.
Untuk itu dr Hanibal menyarakan, harus ada kebijakan yang cukup kuat dan konsisten dari Pemerintah melalui Kementrian Kesehatan untuk memastikan ketersedian dan berfungsinya dokter puskesmas dan bidan desa.(*)
ilustrasi Jaminan Kesehatan Nasional  (Kementerian Kesehatan)
Editor: Tasrief Tarmizi

#jamborePS Jambore Perdesaan Sehat, KPDT 2014 @perdesaan_sehat

Kementerian Daerah Tertinggal Gelar Jambore

Hanibal Hamidi  Perdesaan Sehat 2014

KBRN, Jakarta : Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dalam upaya mempercepat peningkatan kualitas kesehatan di Daerah Tertinggal, menyelenggarakan Jambore Perdesaan
Sehat 2014.
Ketua Pelaksana kegiatan Jambore Perdesaan Sehat 2014, dr. Hanibal Hamidi, M.Kes  menjelaskan kepada media di Jakarta, Jambore Perdesaan Sehat 2014 merupakan yang ke-2, akan dilaksanakan, di Makasar, Sulawesi Selatan, 19 – 20 Nopember 2014.
“Kegiatan Jambore Perdesaan Sehat 2014 ini dijadwalkan dibuka oleh Presiden RI ke- 7, Joko Widodo,” ujarnya di Jakarta (29/8/2014).
Sasaran dari Jambore Perdesaan Sehat ini diantara adalah penguatan komitmen stakeholder di daerah, memobilisasi isu gagasan dan capaian bagi pembangunan pedesaan sehat, serta mengundang keterlibatan masyarakat terhadap konsepsi dan implementasi Perdesaan Sehat.
Jambore Perdesaan Sehat diantaranya diawali dengan kegiatan Jalan Sehat pada hari Minggu, 16 Nopember 2014 yang dipusatkan di Lapangan Karebosi, Makasar.
Salah satu kegiatan yang penting dalam Jambore ini adalah Simposium Perdesaan Sehat yang menghadirkan seluruh komponen Perdesaan Sehat dengan fokus pada Upuya percepatan Pembangunan Perdesaan Sehat di Daerah Tertinggal.
Selain itu juga ada kegiatan Expo oleh 7 Perguruan Tinggi dalam upaya advokasi dan Pemerintah Daerah memerkan apa yang dilakukan di derahnya serta dampaknya terhadap kesehatan masyakat. Jambore ini juga akan dihadiri oleh 200 Relawan Perdesaan Sehat yang berasal dari 183 Daerah Tertinggal dengan 84 kabupaten  sasaran. (Afrizal/HF)

#jamborePS Kementerian, Wajib Diisi Sosok Profesional @perdesaan_sehat

Hanibal Hamidi Perdesaan Sehat

“Profesionalisme dalam konteks Kompetensi terhadap penugasan selaku pembantu presiden
khususnya untuk pembangunan kesehatan dalam sebuah kabinet, tentunya bukanlah Profesionalisme dalam artian salah satu Profesi Tenaga Kesehatan semata. Tetapi profesional bagi kebutuhan tugas dan fungsi kementerian Kesehatan sesuai amanah UU No 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang menempatkan
“Peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan setiap individu untuk hidup sehat agar tercapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai tujuan pembangunan nasional.

Dengan kondisi kesehatan Indonesia saat ini baik tingginya angka kematian ibu maupun Gizi Buruk serta rendahnya angka harapan hidup yang secara bersamaan juga adanya permasalahan Tingginya angka kelahiran serta  pelaksanaan SJSN Bidang Kesehatan oleh BPJS yang ditargetkan akan mencakup seluruh warga NKRI pada tahun 2019, semua hal tersebut membutuhkan pilihan kebijakan yang radikal dengan memfokuskan seluruh sumber daya  kesehatan pada penyelesaian akar permasalahan tersebut di atas. Maka profesionalisme yang  diharapkan tentunya yang memastikan kompetensi terhadap kebutuhan tugas dan fungsi bagi tantangan pembangunan kesehatan yang telah disimpulkan di atas, yaitu yang memiliki latar belakang pendidikan kesehatan dan memiliki track record dalam komitmen dan upaya Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif secara proporsional sesuai dengan permasalahan dan prioritas kebijakan secara nasional dalam berbagai level- perdesaansehat.com
Hanibal Hamidi, PP LKNU

JK Sebut Enam Kementerian, Wajib Diisi Sosok Profesional

NEFOSNEWS, Jakarta – JK menyebutkan ada
tujuh kementerian yang bakal diisi sosok profesional. Namun wakil presiden terpilih ini hanya menyebutkan enam kementerian. Apa saja?
“Keuangan, ESDM, BUMN, Pertanian, PU, Kesehatan. Itu kan harus profesional betul,” ujar JK kepada wartawan, di kediamannya Jl Brawijaya, Jakarta Selatan, pada Selasa ( 16/9/2014 ).
Sebelumnya, JK menyebut tujuh kementerian diisi kalangan profesional murni. “Murni profesional cuma tujuh mutlak. 27 sisanya bisa dari parpol,”
ujarnya.
Dia menegaskan, kementerian tersebut harus bebas dari parpol. Hal ini dilakukan agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. “Iya murni tak boleh dari parpol. Alasannya, ini sangat rawan supaya tak ada gerbong masuk di situ,” katanya.
Meski begitu, lanjut JK, tidak semua menteri diduduki oleh seorang profesional, karena parpol juga harus dapat tempat. “Ini syarat koalisi, ada di pemerintah dan DPR, enggak bisa semua murni profesional, parpol harus dapat tempat. Itu realitas politik kita,” tambahnya.
Mengenai cara kerja, JK menjelaskan, menteri- menteri yang telah terpilih akan diberikan target. Jika tidak terpenuhi bisa ditegur dan diganti.
“Pertanian satu sampai dua tahun swasembada pangan. Kerjanya intensif dan harus cepat, sesuai dengan waktu target. Kalau tidak, ada sanksi, bisa ditegur dan diganti,” tegas JK. (lenny handayani/ bim)

#JamborePS membangun desa untuk mewujudkan kedaulatan pangan

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB Daniel Johan mengatakan, pemerintahan mendatang di bawah kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) harus membangun desa untuk mewujudkan kedaulatan pangan.

"PKB yang memiliki konstituen terbesar di wilayah perdesaaan merekomendasikan Jokowi-JK serius membangun sektor pertanian. Hal ini merupakan satu-satunya cara untuk mewujudkan kedaulatan pangan," kata Daniel Johan saat dihubungi dari Pontianak, Sabtu (13/9/2014), seperti dikutip Antara.
Menurut dia, basis ketahanan pangan ada di desa.

Konsekuensinya, pemerintahan mendatang harus berani mengalokasikan anggaran lebih besar ke sektor pertanian dan pembangunan infrastruktur desa.

"APBN harus ditingkatkan, itu konsekuensinya," kata anggota DPR terpilih dari Dapil Kalbar itu.

Ia menambahkan, keberadaan UU Desa yang telah disahkan di DPR adalah salah satu penopang ketahanan pangan yang dicita-citakan Indonesia dan perlu pengawalan luar biasa agar tak terjadi penyimpangan anggaran.

"Dana untuk desa harus terkawal baik, jangan sampai tidak jadi apa-apa anggaran itu," kata Daniel.

#jamborePS Menyedihkan, 80 Juta Orang Indonesia Masih BAB Sembarangan

HANIBAL HAMIDI
“Air bersih, sanitasi dan Gizi seimbang adalah faktor penentu dasar kualitas kesehatan Yang ditandai dengan Rendahnya AKI, AKB dan Gizi Buruk rendah, selain faktor dasar kualitas kesehatan, yaitu Efektifnya Jabatan Fungsional utama pelayanan kesehatan dasar; dokter puskesmas dan bidan desa sebagai pelaku garda terdepan pembangunan kesehatan indonesia yang bermuara pada panjang umur dan tetap sehat minimal sama dengan rata-rata kualitas kesehatan seluruh negara di Dunia.

HANIBAL HAMIDI, Merdesa Institute

Menyedihkan, 80 Juta Orang
Indonesia Masih BAB
Sembaranganu

Avitia Nurmatari – detikNews
Bandung – Ingin tahu berapa warga Indonesia yang buang air besar sembarangan? Ada 80 juta orang yang melakukannya! Kondisi ini sangat memprihatikan, sebab angkanya hampir sama dengan jumlah penduduk Filipina.
Menurut Tim Manajer Urban Sanitation Development Program Syarif Puradimaja menjelaskan dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia Tenggara, kondisi sanitasi Indonesia masih jauh tertinggal.

“Sanitasi di Indonesia hanya lebih baik dari Timor Leste dan Kamboja. Bahkan Indonesia masih jauh dari Malaysia atau Vietnam,” ujarnya di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukancana, Selasa (19/8/2014).

Syarif mengungkapkan, ada sekitar 80 juta penduduk Indonesia yang masih melakukan buang
air besar sembarangan. Kondisi tersebut menurutnya sangat memprihatinkan.

“Jumlah tersebut hampir sama dengan jumlah penduduk Filipina. tu merupakan hal yang menyedihkan,” ucapnya.

Untuk itu, menurut Syarif, perlu ada komitmen dari pemerintah kota/kabupaten termasuk Pemkot Bandung untuk membenahi sanitasi di willayahnya. Pasalnya sejak negara ini berdiri hingga tahun 2013, perbaikan sanitasi baru mencapai 55 persen.

“Jadi memang harus ada komitmen pendanaan pemerintah. Pemerintah Pusat sudah mengalokasikan Rp 296 triliun untuk capaian 100 persen. Kota/kabupaten pengalokasian dana untuk pembenahan sanitasi minimal 2 persen,” tandasnya.

Permasalahan ini akan dibahas nanti di City Sanitation Summit (CSS) 2014 yang akan berlangsung di Bandung pada 2014 mendatang.
Kegiatan tersebut akan diikuti kepala daerah kota/kabupaten anggota Asosiasi Pemerintah Kota/Kabupaten Peduli Sanitasi (AKKOPSI).

MerDesa Institute, Jakarta 24 Juni 2014

Hanibal Hamidi Perdesaan Sehat #jamborePS KPDT

#jamborePS Apalah Artinya Revolusi Mental Bila Kurang Gizi

HANIBAL HAMIDI

“Membangun kembali Karakter Bangsa Nusantara Yang Agung dan Hebat oleh seluruh komponen bangsa yang dipimpin oleh Pemerintahan NKRI saat ini “dalam waktu yang sesingkat- singkatnya” melalui “Revolusi Mental” membutuhkan dukungan jaminan Kesehatan yang paling optimal bagi “Seluruh Janin, Bayi dan Balita” (Kebutuhan Perkembangan awal Mental dalam Fase Oral dan Fase anal serta Kebutuhan Perkembangan Sel Otak) yang ada saat ini dan di masa mendatang. – perdesaansehat.com

Hanibal Hamidi, Merdesa Institute

Apalah Artinya Revolusi Mental Bila Kurang Gizi

Laporan: Yayan Sopyani Al Hadi
RMOL. Revolusi mental Jokowi juga harus diwujudkan dalam revolusi kesehatan. Sebab revolusi mental tidak akan mengubah apapun jika
bahan dasar atau gizi untuk menopang terwujudnya revolusi itu tidak diselesaikan dengan baik. “Gagasan tentang menyambungkan revolusi  dental dengan revolusi kesehatan ini jelas dalam kerangka berpikir dan berkaitan secara langsung,” ujar Asisten Deputi Kementerian Perumahan Daerah Tertinggal, Hanibal Hamidi, saat diskusi bertajuk “Revolusi Kesehatan menuju Revolusi Mental untuk Indonesia Baru,” di Jakarta (Senin, 1/9)

Hanibal mencontohkan, Amerika dengan anggaran yang ada menempatkan tiga kegiatan utama yakni pengadaan barang yang baik dengan e-goverment, pembangunan nasional dengan berbasis bagaimana merawat  tumbuhan dan ketersediaan air, dan terakhir adalah gizi. Selain itu, tentu Revolusi Mental juga harus memperhatikan ketahanan pangan.

“Revolusi Mental harus dimulai dari Revolusi Kesehatan yang terjaga untuk Indonesia sehat.

Tetapi bukan hanya pengobatan saat sakit, namun juga menjaga kesehatan, ketahanan pangan, dan anggarannya dihitung ulang. Itu harapan kami ke pemerintahan baru,” jelasnya.

Tak cuma itu, Hanibal melanjutkan, dalam mewujudkan Revolusi Mental,
harus bisa memastikan seluruh Undang-undang yang terkait menjadi satu kesatuan. Seperti UU SJSN, UU BPJS, UU 52 tentang Manajemen Kependudukan dan Keluarga Berencana serta UU  lainnya. [ysa]

Hanibal Hamidi KPDT Perdesaan Sehat #jamborePS

#jamborePS Menkes Akui Masih Terjadi Masalah Distribusi Tenaga Kesehatan - Perdesaan Sehat

(sumber: Beritasatu.com/Herman )

beritasatu-Jakarta – Menteri Kesehatan RI Nafsiah Mboi mengklaim telah terjadi peningkatan yang cukup signifikan dalam pengembangan Sumber Daya Manusa (SDM) Kesehatan, khususnya dalam hal jumlah.

Pada tahun 2013, rasio tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, dan bidan telah mencapai 2,25 per 1000 penduduk. Angka tersebut hampir mendekati ambang batas minimal WHO yaitu 2,3 per 1000 penduduk untuk negara yang dinyatakan krisis SDM Kesehatan.

Secara rinci, saat ini rasio dokter 38,1 per 100.000 penduduk, dokter spesialis 9,9 per 100.000 penduduk, apoteker 9,2 per 100.000 penduduk, perawat 111,1 per 100.000 penduduk, dan bidan 81 per 100.000 penduduk.

Sementara itu , presentase puskesmas tanpa dokter juga telah mengalami penurunan dari 14% pada tahun 2012 menjadi 9,8% di tahun 2013 dengan rata-rata ketersediaan dokter per puskesmas adalah 1,8 dokter.

“Waktu dilantik menjadi menteri kesehatan, saya mendengar banyak sekali keluhan tentang SDM kesehatan, baik itu soal jumlah, mutu, maupun pemerataan. Namun dalam dua tahun terakhir, saya melihat sudah banyak kemajuan,” kata Menkes saat membuka “Lokakarya Nasional  Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan yang Kompeten dan Berdaya Saing” di Jakarta, Kamis (28/8).

Namun di sisi lain, Menkes juga mengakui persoalan distribusi masih menjadi kendala. Ia mencontohkan salah satu puskesmas di Tarakan,
Kalimantan Utara yang memiliki pegawai sebanyak 86 orang. Sementara di provinsi lain, masih ada puskesmas yang hanya memiliki lima pegawai, bahkan tidak memiliki dokter umum maupun dokter gigi.

“Secara nasional, jumlah SDM Kesehatan kita sebetulnya sudah cukup. Tetapi memang masalah distribusi jelas sekali. Inilah yang harus diatasi bersama-sama,” kata Menkes. “Meningkatkan mutu dan kompetensi SDM Kesehatan untuk meningkatkan daya saing dalam menghadapi ASEAN Economic Community (AEC) memang sangat penting. Namun, memberikan pelayanan kepada masyarakat hingga ke daerah-daerah pelosok juga tidak boleh terabaikan,” tambah Menkes.
Penulis: Herman/NAD

#jamborePS Jambore Perdesaan Sehat 2014 Akan Kurangi Kesenjangan

Jumat, 29 Agustus 2014

Jakarta (Antara News) – Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Kesehatan, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya,
Kementerian Pembangunan Daerah
Tertinggal, Hanibal Hamidi berharap penyelenggaraan Jambore Perdesaan Sehat 2014 akan semakin mengurangi kesenjangan layanan kesehatan diberbagai perdesaan di Indonesia.

“Layanan kesehatan diperdesaan tidak bisa dibebankan kepada Kementerian Kesehatan saja, tetapi juga menjadi kewajiban Kementerian Pekerjaan Umum untuk pengadaan air bersih dan Kementerian Pertanian untuk ketanan pangan,” kata Hanibal di Jakarta, Jumat.

Berbicara dalam rangka penyelenggaraan
Jambore Perdesaan Sehat 2014 di
Makassar Sulawesi Selatan 16, 19 – 20
November 2014 , Hanibal
mengatakan, paling penting dalam
penyelenggaraan Jambore ini adalah
terciptanya koordinasi antar kementerian untuk
mengatasi kesenjangan
layanan kesehatan.
Jambore yang kedua kalinya diselenggarakan
Kementerian PDT memiliki
tiga sasaran yakni penguatan pemangku kepentingan (stakeholder) di
daerah, mobilisasi isue gagasan dan capaian, dan
mengundang keterlibatan masyarakat dalam pembangunan perdesaan sehat, kata Hanibal yang juga ketua panitia penyelenggara
kegiatan.

Hanibal menjelaskan kerangka kegiatan Jambore
berlandaskan Peraturan
Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal No. 1 tahun 2013 tentang Pedoman
Pembangunan di Daerah Tertinggal. Capaian Sasaran Prioritas Nasional 3
Kesehatan tahun 2004, capaian sasaran pembangunan milenium (millennium development goals/ MDGs) 2015 di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan paska konflik.

Dalam rangka mempererat koordinasi, Jambore
Perdesaan Sehat juga
mengagendakan simposium dengan menghadirkan
pembicara menteri PDT,
menteri Kesehatan, menteri Pekerjaan Umum, dan
menteri Pertanian.

Juga hadir sebagai pembicara Deputi Pengembangan SDM Kementerian PDT, Ketua Ikatan Dokter Indonesia, Ketua Ikatan Bidan Indonesia, serta ketua Pokja Perdesaan Sehat 2014 serta dihadiri pemerintah daerah di Indonesia.

“Kami juga akan menyelenggarakan Expo
Perdesaan Sehat yang akan diisi
capaian perdesaan sehat dan para pemangku kepentingan meliputi pameran foto, festival film pendek, dan lomba mewarnai,” ujar dia.

Jambore juga akan diramaikan kegiatan bakti sosial dalam bentuk pengobatan gratis, operasi bibir sumbing, dan operasi katarak untuk masyarakat di Sulawesi Selatan, kata Hanibal.

Kemudian bertempat di hotel Sahid Makassar akan menghadirkan Presiden RI untuk menyerahkan penghargaan kepada kepala daerah, dokter Puskesmas, bidan desa, tenaga sanitarian, tenaga gizi, dan relawan di 183 daerah tertinggal. Setelah itu Presiden akan diarahkan berkunjung ke perkemahan remaja perdesaan sehat di Benteng Somba Ompu Makassar.

Jambore juga akan dimeriahkan dengan berbagai kompetisi meliputi lomba foto, lomba tulis di blog, dan lomba film pendek.

Hanibal mengatakan, meskipun sudah ada sasaran yang tertuang dalam RPJM untuk penanganan perdesaan sehat, namun pelaksanaannya pada pemerintahan mendatang masih harus dioptimalkan lagi agar terus
berkesinambungan.

Sedangkan untuk kesiapan meningkatkan layanan kesehatan di daerah tertinggal, Hanibal mengatakan sudah terpenuhi diantaranya dengan adanya mata kuliah kesehatan masyarakat di beberapa perguruan tinggi dan akademi kebidanan di setiap daerah.

Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Kesehatan, Deputi Bidang
Pengembangan Sumber Daya, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Hanibal Hamidi perlunya kesinambungan dalam
layanan kesehatan di
daerah tertinggal di setiap pemerintahan.

Hanibal Hamidi KPDT Perdesaan Sehat #jamborePS

#jamborePS JIWA PENGABDIAN: Calon Dokter Enggan Praktik di Puskesmas

HANIBAL HAMIDI  Perdesaan Sehat

“80 % Keberhasilan pembangunan kesehatan dalam meningkatkan derajat/kualitas kesehatan yang diukur dengan indeks Angka Harapan Hidup (AHH) ditentukan oleh Sumber Daya Manusia
Kesehatan atau tenaga kesehatan.

Berdasarkan kebijakan pemerintah melalui Kementerian
Kesehatan, pendekatan pengukuran AHH di Indonesia melalui 24 indikator Pembangunan
Kesehatan Masyarakat (IPKM) sebagai akibat buruknya administrasi pencatatan kelahiran dan kematian setiap warga di NKRI. Peran penting dan utama sumber daya manusia kesehatan dalam 24 IPKM tersebut adalah pejabat fungsional “Dokter Puskesmas” dan “Bidan Desa”. Maka seharusnya menjadi kebijakan khusus pemerintah untuk memastikan ketersediaan dan berfungsinya “Dokter Puskesmas di setiap Puskesmas” dan “Bidan Desa di setiap Desa” untuk dapat melaksanakan 6 kegiatan dasar Puskesmas pada setiap jam dan hari kerja serta pada seluruh wilayah kerja masing-masing, , termasuk proses pendidikan, distribusi dan peningkatan motivasi tenaga kesehatan bekerja di Puskesmas.
Penyelesaian secara parsial permasalahan kesehatan saat ini bukanlah pilihan yang tepat, karena sudah sangat banyak permasalahan dan kendala pembangunan kesehatan yang perlu dibenahi dalam mempercepat peningkatan status dan kualitas kesehatan yang saat ini sangat rendah. Permasalahan lainnya dengan terbitnya Undang-Undang yang terkait dengan Kesehatan, antara lain UU No 52 tahun 2009 tentang Kependudukan dan KB, UU No 24 tahun 2011 tentang BPJS yang membutuhkan sinkronisasi dan sinergi program dan kegiatan dalam sistem kesehatan nasional. Maka kebutuhan mendesak saat ini adalah kebijakan untuk menata ulang (rekonstruksi) total sistem kesehatan nasional yang ada saat ini sebagai wujud “REVOLUSI KESEHATAN” – perdesaansehat.com
HANIBAL HAMIDI, PP LKNU

JIWA PENGABDIAN: Calon Dokter Enggan Praktik di Puskesmas
Inda Marlina

Bisnis.com , JAKARTA – Salah satu cara menumbuhkan rasa pengabdian pada masyarakat untuk para calon dokter adalah belajar praktik di Puskesmas. Namun, seringkali para calon dokter enggan menjadi dokter
di Puskesmas karena beberapa hal.
Puskesmas seringkali dipandang sebelah mata karena biaya pengobatannya yang murah. Padahal tempat tersebut merupakan garda terdepan dalam pelayanan kesehatan.
Bagian Divisi Epidemiologi Departemen Ilmu Kedokteran Komunitas Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan pelatih program pelatihan intensif Pencerah Nusantara angkatan
Ke-3 Setyawati Budiningsih mengatakan permasalahan kekurangan dokter yang ada di tempat itu tidak hanya sebatas pandangan mengenai Puskesmas.
Faktor lain adalah masih ada kewajiban membayar kompensasi oleh calon dokter bila mereka akan praktik di Puskesmas.
“Hal ini terjadi di kota besar seperti Jakarta, yaitu para calon dokter harus membayar Rp15.000 per hari bila ingin melakukan praktik
di Puskesmas,” ujarnya Kamis pekan lalu.
Setyawati membenarkan bahwa semakin lama pendidikan untuk calon dokter semakin tinggi. Belum lagi ditambah dengan biaya-biaya tambahan bila ingin praktik, seperti membayar praktik di Puskesmas.
Dia berpendapat seharunya para pemangku kepentingan segera meringankan biaya pendidikan atau minimal menghapus kewajiban pungutan lain pada calon dokter. “Pendidikan gratis jelas tidak bisa untuk menjadi calon dokter, oleh karena itu sebaiknya biaya pendidikan harus bisa lebih murah,” katanya.
Editor : Fatkhul Maskuro

Dugaan gizi buruk di Mentawai #jamborePS

“Gizi buruk adalah sebuah “signal” bagi
permasalahan pemerataan kesejahteraan
masyarakat di suatu wilayah, baik sebagai
akibat pengetahuan masyarakat terhadap pola
asuh anak (tingkat pendidikan) maupun akibat
rendahnya keterjangkauan bahan pangan yang
bekualitas. Untuk itu pengangan kasus gizi
buruk, selain segera melakukan perawatan pada
penderita, yang lebih utama adalah analisis
penyebab masalah terjadinya kasus tersebut
untuk menyusun tindak lanjut pencegahan
terjadinya kasus gizi buruk di wilayah tersebut”.
Gizi buruk bagi ibu hamil, ibu menyusui, bayi
dan balita, akan sangat menentukan kualitas
manusia Inonesia di masa mendatang, karena
kualitas janin, bayi dan balita yang merupakan
fase menetukan perkembangan sel otak, serta
pembentukan “phichologis mental” (fase oral dan
anal).
Hal ini hanya mungkin dapat terjadi apabila
pimpinan unit kerja terkait (SKPD Dinas
kesehatan, Pertanian, camat, kepala puskesmas,
kepala desa) terutama komitmen politik kepala
daerah setempat terhadap pengutamaan pada
kesejahteraan rakyatnya dibandingkan rasa malu
akibat terjadinya kasus gizi buruk tersebut.
Dukungan pers sangat penting bagi penyelesaian
hal ini”. – perdesaansehat.com
Hanibal Hamidi, PP LKNU.
Tim cek dugaan gizi buruk di Mentawai
2 hari lalu | Dibaca 2903 kali
Oleh Derizon Yazid

Padang (ANTARA News) – Dinas Kesehatan
Provinsi Sumatera Barat direncanakan
menurunkan tim medis ke Kabupaten Mentawai
untuk mengecek kasus dugaan gizi buruk yang
dialami masyarakat.
“Tim medis hari ini (Rabu, red) diberangkatkan ke
Mentawai untuk
melakukan pengecekan adanya gizi buruk yang
dialami masyarakat,” kata Kepala Dinas
Kesehatan Sumbar, Rosnini Savitri, di Padang,
Rabu.
Ia menjelaskan, Dinas Kesehatan Sumbar belum
tahu berapa orang warga Pagai selatan,
Kabupaten Mentawai menderita gizi buruk.
“Data pasti belum tahu, namun yang jelas tim
medis diturunkan untuk melakukan pengecekan
kesehatan masyarakat Pagai Selatan,”
ungkapnya.
Secara aturan, lanjut Rosnini Savitri, begitu ada
masyarakat menderita gizi buruk, Dinas
Kesehatan langsung mengatasi masalah
kesehatan tersebut. “Secepatnya masalah gizi
buruk diatasi oleh Dinas kesehatan setempat,”
ujarnya.
Ia mengatakan, berdasarkan informasi sementara,
Dinas Kesehatan sudah menangani masyarakat
yang menderita gizi buruk tersebut.
“Dinas Kesehatan Mentawai terus memantau
kondisi kesehatan masyarakat Pagai Utara, dan
Pagai Selatan yang menghuni hunian sementara,”
katanya.
Ia menjelaskan, beberapa permasalahan penyebab
terjadinya gizi buruk yakni adanya kelompok
keluarga berekonomi tidak mampu atau miskin,
kurangnya kemampuan keluarga dalam
memberikan asupan gizi.
“Kemudian akses transportasi juga menjadi salah
satu kendala dalam memantau dan merujuk
balita gizi buruk serta belum maksimalnya
pelaksanaan kegiatan Posyandu sebagai sarana
pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.
Untuk menangani gizi buruk tentunya sangat
memerlukan partisipasi masyarakat. “Salah
satunya dengan datang membawa bayi ke
Posyandu setiap bulannya, untuk ditimbang guna
mengetahui perkembangannya,” ungkap Rosnini
Savitri.
Sementara itu Plh Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Mentawai, Lahmuddin menyatakan,
informasi ada warga di Pagai Utara menderita gizi
buruk langsung menurunkan tim.
“Tim yang turun tersebut terdiri dari dokter,
perawat, maupun tenaga medis lainnya untuk
mengecek kebenaran adanya gizi buruk yang
diderita masyarakat Pagai.
Ia menjelaskan, Dinas Kesehatan belum tahu
secara pasti berapa orang masyarakat Pagai
Utara menderita gizi buruk, saat ini tim masih di
lapangan untuk mengecek kondisi masyarakat.
“Tim juga menyisiri kecamatan lain di Kabupaten
Kepulauan Mentawai untuk melihat kondisi
kesehatan masyarakat ada menderita gizi buruk,”
ungkapnya.
(KR-ZON/N005)
Editor: Tasrief Tarmizi

Hanibal hamidi kpdt perdesaan sehat jamborePS