@HanibalHamidi @perdesaan_sehat #jamborePS LKNU Minta Pemerintah Jokowi- JK Lakukan Rekonstruksi Kesehatan Lembaga Kesehatan

Hanibal Hamidi

Nahdhatul Ulama (LKNU) meminta pemerintah Jokowi-JK melakukan rekonstruksi atau pembangunan kembali di bidang kesehatan, karena hingga kini masih ada kesenjangan di bidang tersebut.

“Pemerintah ke depan dari sisi kebijakan kesehatan harus ada rekonstruksi total kesehatan
nasional, salah satunya melakukan rekruitmen tenaga kesehatan dengan menghindari transaksional kesehatan,” kata Pengamat
Kesehatan Dr Hanibal Hamidi dari LKNU, Sabtu.

Selama ini, kata Hanibal, kesenjangan di bidang kesehatan masih sering terjadi, seperti adanya
pasien yang datang ke dokter dan diminta tarif.

“Seharusnya hal itu tidak terjadi lagi karena pemerintah sudah membayar gaji dokter dan kesejahteraan dokter harus dijamin oleh  pemerintah sepenuhnya,” katanya.

Ia mengakui, tingkat kesejahteraan tenaga kesehatan di Indonesia juga harus ditingkatkan  agar bisa melayani masyarakat dengan baik.

“Manajerial di bidang kesehatan harus tegas, kalau melanggar harus ada hukuman,” katanya.

Ia menyebutkan, sesuai fakta di lapangan jumlah tenaga kesehatan di tingkat puskesmas masih
kurang sekitar 70 persen dan belum terkoneksi satu sama lain secara tepat.

Penyebabnya, karena biaya operasional yg kurang dan sarana prasarana yang belum lengkap,
seperti puskesmas di wilayah kepulauan atau  pelosok dan wilayah yang sulit dijangkau.

Oleh karena itu, ia meminta agar pemerintah ke depan menggenjot masalah kesehatan sebab hak
untuk sehat berkaitan langsung dengan kebaikan dan kejahatan politik negara.

“Kesehatan adalah konsep keadilan yang menuntut negara menghormati hak atas otonomi tubuh dan distribusi sumber daya, dan negara
harus betul betul memahami ukuran
kesejahteraan yang dihitung melalui indeks kebahagiaan,” katanya.

@HanibalHamidi @perdesaan_sehat #jamborePS Permanen Tuntut Jokowi Benahi Revolusi Kesehatan Terlebih Dahulu

HANIBAL HAMIDI
“Menemukan kembali melalui merekontruksi kembali kekinian keagungan budaya nusantara
yang disegani oleh banyak bangsa terdahulu, membutuhkan proses yang tidak sebentar melalui
dialektika sosial yang bijak dengan arah masa depan kesatuan dunia berbasis IT. Yang pasti, prioritas bagi penjaminan bagi janin-balita untuk tumbuh dan berkembangnya sel otak dan Memory dalam otak belakang yang tersimpan semua
stimulus panca indera bayi 0-3 tahun (fase oral dan anal) secara optimal adalah sebuah keniscayaan bagi bahan dasar utama pada awal
proses pendidikan” – perdesaansehat.com

Hanibal Hamidi, PP lKNU

Permanen Tuntut Jokowi Benahi
Revolusi Kesehatan Terlebih Dahulu

Terpilihnya Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden terpilih menjadi angin segar bagi rakyat
Indonesia untuk mendapatkan kehidupan dan fasilitas hidup yang layak. Gebrakan Revolusi
Kesehatan yang digagas oleh Jokowi dinilai jadi kunci dasar Revolusi Mental untuk memerdekakan bangsa ini supaya mencapai harapan hidup yang
sehat.

Untuk itu, Perkumpulan Alumnus Sastra Dan  Alumnus Kedokteran Universitas Indonesia
(SastraStovia) menegaskan, perlu adanya rekonstruksi ulang narasi besar mengenai kesehatan nasional sebagai acuan utama dalam
sistem Revolusi Mental.

“Kesehatan Nasional tidak untuk sekedar basa-basi jaman diskusi, dimana kebijaksanaan pemerintah tidak mengedepankan keutamaan
Kesehatan Nasional,” ujar Direktur Khusus Permanen Dedy Syeh, saat ditemui di Cikini, Jakarta Pusat, Kemarin.

Seminar sehari dengan tema ‘Revolusi Kesehatan Menuju Revolusi Mental’ ini diharapkan bisa
memahami jika Kesehatan Nasional merupakan suatu konstruksi sosial dalam pertarungan berbagai disiplin pemikiran dengan kekuasaan.dan pengetahuan yang memproduksinya terus  menerus.

“Bahwa hak untuk sehat berkaitan langsung dengan regulasi dan kebijakan politik menjadi
latarbelakang analitis terhadap keadilan  kesehatan,” ujarnya.

Bagi Dedy, kesehatan merupakan konsep keadilan yang menuntut negara untuk menghormati hal-
hal terkait hak atas otonomi tubuh dan distribusi sumberdaya. “Negara harus betul-betul  memahami ukuran kesejahteraan yang dihitung
melalui indeks kebahagiaan,” tutur Dedy.

Atas dasar itulah, para pembicara yang terdiri dari Rocky Gerung, dr. Hanibal Hamidi, Achmad Syafic, Dr. Tony Doludea menyetujui dan
mendukung terjadinya Revolusi Mental yang harus didahului oleh Revolusi Kesehatan.

“Forum menyepakati agar pemerintahan Jokowi- JK untuk mengagendakan Revolusi Kesehatan sebagai program andalan kabinetnya ke depan,” paparnya.
Pemilihan kendali pelaksanaan melalui Kartu  Indonesia Sehat dalam menjamin keterjangkauan
pelayanan pengobatan saat sakit oleh BPJS sebagai lembaga pelaksananya, sekaligus
pelayanan bagi peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit seluruh warga NKRI oleh
Kementerian Kesehatan sekaligus sebagai regulator Pembangunan Kesehatan serta  pelayanan keluarga berencana oleh BKKBN.

“Mengingat strategisnya hal tersebut, maka SastraSovia mendukung pilihan kebijakan politik
Jokowi-JK untuk memaskitak menteri kesehatan adalah Preofesional yang memiliki kompetensi dan komitmen terhadap hal-hal strategis, dan bukan berlandaskan tingginya gelar pendidikan semata,” tandasnya. (DED)

@HanibalHamidi @perdesaan_sehat #jamborePS Revolusi Kesehatan, Pembangunan Nasional Berbasis Perdesaan Sehat

HANIBAL HAMIDI

“Paradigma pembangunan Nasional sebagai muara Revolusi Kesehatan melalui Pembangunan nasional berwawasan kesehatan berbasis perdesaan yang menuntut alam, lingkungan, jasmani, rohani, sosial yang sehat sehingga melahirkan generasi yang memiliki karakter berintegritas, produktif dan peka sosial (muara bagi revolusi mental) bagi Indonesia Hebat – perdesaansehat.com
Hanibal Hamidi, PP lKNU

@HanibalHamidi @Perdesaan_Sehat #jamborePS

@Perdesaan_Sehat #jamborePS

Link Video Revolusi Kesehatan

youtube.com/watch?v=SOMzvk…

@HanibalHamidi @perdesaan_sehat #jamborePS RUU Tenaga Kesehatan Disepakati Oleh Paripurna DPR

HANIBAL HAMIDI

“Kinerja pembangunan kesehatan 80 % menurut kajian WHO, sangat ditentukan oleh kinerja tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing peran dan kewenangan tenaga kesehatan terkait. Isue tenaga kesehatan dalam kinerja pembangunan kesehatan secara nasional sangat krusial, mengingat banyak sekali pihak yang terkait
dengan performance kinerjanya, baik institusi pendidikan, lembaga profesional, Kementerian kesehatan, dinas kesehatan kabupaten maupun  puskesmas terkait dengan tenaga kesehatan.

Semua ini akan bermuara pada pilihan kebijakan makro strategis bagi ketepatan proses pendidikan, rekruitmen dan kepastian kesejahteraan serta instrumen kendali manajerial dalam merespon isue tenaga kesehatan. Gagasan “Revolusi Kesehatan” menawarkan pilihan adanya Rekonstruksi Total Sistem Kesehatan yang ditujukan kepada;

1) penjaminan ketersediaan dan berfungsinya seluruh
determinan faktor status kesehatan dan kualitas kesehatan dengan pilihan kebijakan strategis
operasionalisasi melalui pendekatan “Perdesaan Sehat” dalam upaya percepatan keterjangkauan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas yang bertumpu pada peran dan fungsi “Dokter Puskesmas dan Bidan Desa” sekaligus upaya percepatan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan yang bermuara pada wujud percepatan keterjangkauan air bersih, sanitasi dan bahan pangan berkualitas bagi setiap keluarga dalam setiap wilayah kerja Puskesmas. Pilihan pendekatan ini dilakukan melalui kegaiatan peningkatan infrastruktur dan kapasitas lembaga Puskesmas dan Poskesdes yang terhubung secara kuat dengan peran dan
fungsi Rumah Sakit dalam upaya kesehatan pribadi.

2) Adalah sistem rekruitmen, kesejahteraan, karir dan rigiditas manajemen kendali Tenaga Kesehatan yang menjamin
pelayanan kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berlandaskan jiwa sosial yang
tinggi bukan seperti yang saat ini, berjiwa  transaksional akibat mahalnya biaya sekolah,
sitem tarif dalam pelayanan kesehatan dan hukum rimba dalam manajemen kendali distribusi tenaga kesehatan – perdesaansehat.com

HanibalHamidi, PP LKNU

Jakarta – Rapat paripurna DPR hari ini berhasil menyepakati Rancangan Undang-undang (RUU) yang pertama, yaitu RUU Tenaga Kesehatan.

Rapat ini sempat menuai protes dari Fraksi PDIP yang menuai sorak-sorai dari paripurna.
“Apakah RUU tentang tenaga Kesehatan dapat kita setujui dan disahkan jadi Undang-undang?
atan bsa disetujui?” tanya pimpinan rapat Priyo Budi Santoso dalam rapat paripurna di gedung DPR, Jakarta, Kamis (25/9/2014).

“Setuju…!!!!” sahut mayoritas rapat paripurna. Tok! RUU itu akhirnya disahkan menjadi Undang-undang.
Namun, sebelum pengesahan itu, anggota fraksi PDIP Rieke Diyah Pitaloka mengajukan interupsi
dan menyatakan agar pengesahan ditunda. RUU dinilai oleh PDIP ada diskriminasi atas tenaga kesehatan disabilitas.

Namun paparan Rieke yang agak panjang menuai protes dari rapat paripurna yang kemudian menjadi riuh. “Tolong dibatasi ketua..!!” teriak
salah seorang anggota.

“Huuu…!!!” timpal mayoritas anggota lainnya. “Saya punya hak bicara..!” ucap Rieke yang kembali disoraki.
“Saya beri waktu dua menit lagi, silakan dipersingkat,” kata Priyo. Akhirnya protes terhadap interupsi itu reda dengan selesainya pernyataan Rieke.

Dalam sambutan pemerintah yang disampaikan Menkum HAM, RUU ini berimplikasi pada jaminan
kesehatan bagi tiap orang dan memberikan perlindungan kepada tenaga kesehatan.
(bal/trq)

@perdesaan_sehat @HanibalHamidi #jamborePS

@HanibalHamidi @perdesaan_sehat #jamborePS Fasilitas kesehatan BPJS perlu ditingkatkan

Hanibal Hamidi

“Keberhasilan pelaksanaan JKN bukan hanya bertumpu pada besarnya iuran peserta, tetapi sangat dibutuhkan sistim pelayanan (provider) yang “kompitible” dengan kondisi wilayah masing-masing daerah, terutama di Daerah Tertingal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik yang memiliki tingkat kesulitan dan keterbatasan sarana dan prasarana sehingga aksesibilitas pelayanan yang bekualitas sangat rendah. Selain itu dibutuhkan Keterwakilan yang lebih refresentatif di DJSN (Dewan Jaminan Sosial Nasional) terutama keterwakilan masyarakat sebagai obyek pelayanan JKN (BPJS Kesehatan)”

(Hanibal Hamidi – KPDT)

Jakarta (ANTARA News) – Anggota Komisi IX DPR RI Soepriyatno meminta pemerintah harus segera meningkatkan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan sebelum penerapan BPJS pada 1 Januari 2014.

“Undang-Undang N0.24 tahun 2011
mengamanatkan BPJS Kesehatan mulai beroperasi pada 1 Januari 2014, itu kurang dari tujuh bulan. Maka pemerintah perlu segera
mematangkan persiapan sarana dan prasarana serta tenaga kesehatan untuk pelaksanaan BPJS,” kata Soepriyatno yang menjabat Ketua Panja Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Komisi IX DPR RI itu di Jakarta, Rabu.

Dalam diskusi publik “Sistem Jaminan Sosial Nasional Dalam Perspektif Ekonomi: Premi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan, Benarkah Akan Mengancam Fiskal Negara?” di Kantor Pengurus Besar IDI, Jakarta, Soepriyatno mengatakan beroperasinya BPJS Kesehatan diperkirakan akan menyebabkan peningkatan drastis jumlah pasien yang mengakses fasilitas pelayanan kesehatan.

“Sebagai gambaran, setelah Pemda DKI menerapkan program Kartu Jakarta Sehat, angka.kunjungan warga DKI ke fasilitas pelayanan
kesehatan, terutama rumah sakit, meningkat pesat,” ujarnya.

Oleh karenanya, keadaan seperti itu perlu diimbangi dengan penambahan sarana dan
prasarana pelayanan kesehatan.
Soepriyatno menilai bahwa kondisi riil fasilitas pelayanan kesehatan saat ini masih belum memadai untuk melayani seluruh rakyat di seluruh Indonesia, baik dalam hal jumlah maupun sebarannya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam rapat kerja dengan Komisi IX pernah menyampaikan bahwa per 1 Januari 2012, Indonesia masih membutuhkan tambahan sekitar 86.267 tempat tidur di rumah sakit.
Untuk mengatasi hal itu, pemerintah menargetkan penambahan 100.000 tempat tidur pada 2012-2014 dengan memperhatikan disparitas
sebaran kekurangan tempat tidur, geografis yang sulit, dan akses transportasi yang belum mendukung.
Editor: Aditia Maruli

Salam Kejuangan Nusantara 2025
Pembangunan Yang Inklusif & Berkeadlian Berbasis Struktur Kependudukan dan Sumber Daya Wilayah Perdesaan
( Hanibal Hamidi)

@perdesaan_sehat #jamborePS Aktivis 98 Desak Jokowi Isi Kabinet Figur Teruji

RAKYAT.CO, Jakarta -Komunitas Aktivis 98
Kampus Jayabaya ikut menjagokan orang-orang yang dinilai berkompeten duduk di kursi kabinet
Jokowi-JK.
“Kabinet Presiden Jokowi-JK harus diisi orang- orang profesional dan mempunyai kemampuan
yang selama ini sudah teruji, bahkan sifat ketokohannya di masyarakat terasa sekali sebagai orang yang bekerja demi kemajuan Indonesia,”
ujar Indra Jaya, Juru Bicara Komunitas Aktivis 98 Kampus Jayabaya, Rabu (24/9/2014).
Kabinet Jokowi-JK, kata dia, ke depan harus diisi oleh tokoh yang profesional sehingga mampu
memperkuat pemerintahan. Profesionalisme menjadi kunci kekuatan pemerintah Jokowi-JK
agar dapat menciptakan pemerintah yang efektif.
“Alumni Kampus Jayabaya mengusulkan tiga nama yang dinilai layak duduk dalam kabinet
Jokowi-JK. Ada nama Asisten Deputi Urusan Sumber Daya Kesehatan, Kementerian
Pembangunan Daerah Tertingal, Hanibal Hamidi, Mantan Kepala BNPTKI, Moh Jumhur Hidayat,
dan Pendiri Lingkaran Survei LSI, Denny JA, ” ujarnya.
Hanibal Hamidi, adalah seorang birokrat yang mengusung gagasan perdesaan sehat, yang
merupakan konsep mewujudkan desa yang sehat, hal ini seiring dan sejalan dengan pemikiran
Jokowi tentang Pemberdayaan Desa dan Revolusi Mental.
“Jumhur Hidayat adalah pegiat perubahan bersama kaum buruh, ketika dia menjabat kepala
BNP2TKI mengeluarkan konsep kartu KTKLN yang mencegah praktik human trafficking, Sedangkan
Denny JA yang gagasannya kuat sebagai pemikir sejak mahasiswa dan di era Soeharto banyak
melakukan kritik terhadap pemerintahan Soeharto
melalui tulisan-tulisannya,” tandasnya.
Denny JA dinilai pas menempati Kementerian Komunikasi dan Informasi, Hanibal Hamidi, dinilai
mampu menjadi Menteri Kesehatan dan Jumhur Hidayat dinilai kompeten menempati kementreian
Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Ia berharrap ketiganya bisa masuk dalam kabinet mendatang karena latar belakang aktivis mereka
yang dinilai mampu memberantas mafia yang berada di ketiga lembaga tersebut.
“Mereka berlatar belakang aktivis, maka kami yakin mereka mampu memberantas mafia TKI,
mafia alat kesehatan dan mafia broadband dan kasus penyedotan pulsa yang sampai saat ini tak
bisa diberangus,” ujarnya.[ Ro]

#jamborePS SEMINAR NASIONAL – CATATAN KRITIS UNTUK JOKOWI JK

#jamborePS @perdesaan_sehat #hanibalhamidi Relawan Jokowi, Aliansi Nasionalis Nahdiyin – Sanitasi Lingkungan Harus Prioritaskan Kesehatan

Pelaksana Harian Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LKNU), Hanibal Hamidi (tengah), saat menjadi narasumber dalam acara diskusi di Jalan Gedung Peluru, Jakarta, Kamis (18/9/2014). Hadir dalam acara tersebut Pakar Kesehatan UI, Budi Hartono, Praktisi Kesehatan, Mahindria. Hanibal mengatakan, secara komprehensif lingkungan dengan kesehatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rantai sehat dan sakit. Lingkungan yang dikenal dengan udara yang segar dan sebagainya akibat gas emisi yang tidak baik, tumbuh-tumbuhan yang kurang yang direpsentasikan paru-paru dunia, memang berhubungan dengan kesehatan atau budaya sehat

#jamborePS Revolusi Kesehatan; Sanitasi Harus jadi Prioritas Pemerintah Jokowi-JK – @perdesaan_sehat

Hanibal Hamidi

“Revolusi Kesehatan” Malalui Goodwill “Trisakti Kesehatan”;
I) Sistem Kesehatan Nasional yang mampu menjamin seluruh sumber daya kesehatan (Anggaran, SDM, Kelembagaan), terutama yang merupakan seluruh determinan faktor Status dan Kualitas Kesehatan berada dalam satu kendali manajerial bagi pelaksanaan pembangunannya oleh seluruh pemangku kepentingan terkait. Rekonstruksi Total Sistem Kesehatan Nasional Bagi mencapai Status Kesehatan (AKI, AKB dan Gizi seimbang) Bagi Ibu Hamil, Ibu Menyusui, Bayi dan Balita, serta Kualitas Kesehatan (AHH). Hal ini harus didukung dengan paradigma “Pembangunan Nasional Berwawasan Kesehatan Berbasis Perdesaan (Perdesaan Sehat)” sesuai dengan amanah UU No 17 tahun 2007 Tentang RPJPN 2005-2025, dengan fokus prioritas intervensi pada lima Pilar Perdesaan Sehat; Ketersediaan dan Berfungsinya dua Jabatan Fungsional “Dokter Puskesmas dan Bidan Desa” bagi setiap Puskesmas dan Desa, serta tiga faktor penentu dasar status dan kualitas kesehatan; Keterjangkauan akses Air Bersih, sanitasi dan Gizi seimbang bagi setiap Rumah Tangga, melalui Kebijakan percepatan peningkatan Infrastruktur dan Kapasitas Lembaga kesehatan pemerintah “Puskesmas” sekaligus lembaga kesehatan masyarakat “Poskesdes” bagi pelaksanaan 6 (enam) kegiatan dasar Puskesmas melalui kegiatan Protif dan Preventif dalam pelaksanaan fungsi “upaya pelayanan kesehatan dasar” sekaligus dalam mendukung pelaksanaan SJSN bidang Kesehatan dalam peran “Provider Primer” bagi BPJS.
2)Peningkatan Komitmen bagi paradigma moral “sosial” bagi seluruh Tenaga kesehatan sesuai dengan amanah sumpah profesi masing-masing profesi kesehatan dalam pelayanan kesehatan sekaligus percepatan peningkatan upaya “mengisolir” proses “transaksional” dalam pelayanan kesehatan dengan tenaga kesehatan melalui peningkatan peran negara dalam jaminan kesejahteraan dan sistim karir Tenaga strategis kesehatan (Dokter, Bidan, Sanitarian, Gizi dan Perawat) yang pelaksnaannya dikoordinasikan melalui manajemen pembangunan kesehatan (Public Health) termasuk design kendali penegakan “Reward dan Punisment” secara rigid dan obyektif di semua jenjang pemerintahan.
3)Optimalisai semua potensi terkait “isue Tropical Dessease” bagi basis ekonomi nasional.

Kebijakan jangka pendek bagi pelaksanaan “Kartu Indonesia Sehat” sesuai amanah UU SJSN, BPJS, Kesehatan, Kependudukan dan KB dan seluruh produk unadang-undang Reformasi untuk Jaminan Pelayanan Kesehatan Dasar bagi masyarakat yang sehat untuk tetap sehat dan panjang umur minimal sama dengan rata-rata angka harapan hidup semua negara di Dunia dan Jaminan Pelayan Pengobatan bagi masyarakat yang jatuh sakit melalui BPJS adalah Revitalisasi dengan pilihan fokus intervensi baik infrastuktur maupun kapasitas lembaga Puskesmas dan Poskesdes, terutama bagi jaminan Ketersediaan dan berfungsinya jabatan fungsional “Dokter Puskesmas dan Bidan Desa pada setiap Puskesmas dan Desa (Poskesdes)” serta Keterjangkauan akses Air Bersih, Sanitasi dan Gizi Seimbang bagi Setiap Rumah Tangga (Lima Pilar Perdesaan Sehat) yang dikoordinasikan oleh lembaga atau unit kerja yang ditunjuk melalui Keputusan Bupati dan atau Walikota sesuai mandat dan kewenangan masing-masing pihak berlandaskan paradigma “Pembangunan Berwawasan Kesehatan Berbasis Perdesaan (Desa dan Antar Desa Dalam Satu Wilayah Kerja Puskesmas), sesuai amanah UU No 17 tahun 2007 tentang RPJPM 2005-2025.

Untuk Jangka panjang kondisi yang diharapkan oleh sebuah pilihan “Revolusi” pada bidang “Pemenuhan Hak Sehat” seluruh warga NKRI yang menjadi kewajiban “Negara” adalah terjadinya perubahan Paradigma, Kelembagaan, Anggaran, Sistem dan Pelaku pembangunan kesehatan nasional, sehingga dapat kita yakini bahwa kita telah mewariskan SKN sekaligus Kualitas Pelakunya (SDM Kesehatan) yang akan mampu mewujudkan SEHAT sesuai definisi operasional di dunia (WHO) maupun Indonesia (UU No 36, Kesehatan); Sehat jasmani, rohani dan sosial bagi anak dan cucu kita semua di masa mendatang. Amin

Hanibal Hamidi, PP LKNU

#jamborePS Pemerintah diharapkan jamin ketersediaan dokter dan bidan

Hanibal  Hamidi Perdesaan Sehat

Pemerintah diharapkan jamin ketersediaan dokter dan bidan
Oleh Ruslan Burhani

Jakarta (ANTARA News) – Pemerintah Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) diharapkan mampu memberikan jaminan ketersediaan dokter di Puskesmas dan bidan desa, sehingga terwujud kualitas dan pemerataan kesehatan masyarakat.
Asisten Deputi Urusan Sumber Daya Kesehatan, Kementerian Pembangunan Daerah Tertingal, dr Hanibal Hamidi mengatakan hal itu pada Seminar “Catatan Kritis Jokowi-Jk langkah strategis Revolusi Mental” di Jakarta, Rabu.
Dia menyatakan, persoalan kesehatan di Indonesia bukan hanya
memastikan pelayan pengobatan pada saat rakyat sakit, tetapi yang lebih penting lagi adalah meningkatkan angka harapan hidup dan tetap sehat.
“Pembangunan kesehatan adalah untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif,” ujarnya.
Menurut dr Hanibal yang juga Ketua Pokja Perdesaan Sehat itu bahwa Kartu Indonesia Sehat adalah keinginan Presiden terpilih Jokowi menjamin rakyat Indonesia tidak hanya diobati pada waktu sakit, tetapi juga panjang umur dan tetap sehat minimal sama dengan penduduk negara ASEAN lainnya.
Sedangkan proporsi tenaga kesehatan berdasarkan jumlah penduduk atau kebutuhan fasilitas kesehatan diatas kertas mendekati  kondisi ideal, fakta dilapangan bahwa distribusi
tenaga kesehatan belum merata.
Dia menambahkan, saat ini di kota-kota besar jumlah dokter bidan dan perawatnya berlebih, sedangkan di perdesaan, daerah terpencil, tertinggal tidak ada tenaga kesehatan.
“Tidak ada dan tidak berfungsinya dokter puskesmas dan bidan desa sesuai Ketetapan.Kemenkes jangan diharapkan terjadi peningkatan kualitas kesehatan,” katanya.
Untuk itu dr Hanibal menyarakan, harus ada kebijakan yang cukup kuat dan konsisten dari Pemerintah melalui Kementrian Kesehatan untuk memastikan ketersedian dan berfungsinya dokter puskesmas dan bidan desa.(*)
ilustrasi Jaminan Kesehatan Nasional  (Kementerian Kesehatan)
Editor: Tasrief Tarmizi

#jamborePS Jambore Perdesaan Sehat, KPDT 2014 @perdesaan_sehat

Kementerian Daerah Tertinggal Gelar Jambore

Hanibal Hamidi  Perdesaan Sehat 2014

KBRN, Jakarta : Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dalam upaya mempercepat peningkatan kualitas kesehatan di Daerah Tertinggal, menyelenggarakan Jambore Perdesaan
Sehat 2014.
Ketua Pelaksana kegiatan Jambore Perdesaan Sehat 2014, dr. Hanibal Hamidi, M.Kes  menjelaskan kepada media di Jakarta, Jambore Perdesaan Sehat 2014 merupakan yang ke-2, akan dilaksanakan, di Makasar, Sulawesi Selatan, 19 – 20 Nopember 2014.
“Kegiatan Jambore Perdesaan Sehat 2014 ini dijadwalkan dibuka oleh Presiden RI ke- 7, Joko Widodo,” ujarnya di Jakarta (29/8/2014).
Sasaran dari Jambore Perdesaan Sehat ini diantara adalah penguatan komitmen stakeholder di daerah, memobilisasi isu gagasan dan capaian bagi pembangunan pedesaan sehat, serta mengundang keterlibatan masyarakat terhadap konsepsi dan implementasi Perdesaan Sehat.
Jambore Perdesaan Sehat diantaranya diawali dengan kegiatan Jalan Sehat pada hari Minggu, 16 Nopember 2014 yang dipusatkan di Lapangan Karebosi, Makasar.
Salah satu kegiatan yang penting dalam Jambore ini adalah Simposium Perdesaan Sehat yang menghadirkan seluruh komponen Perdesaan Sehat dengan fokus pada Upuya percepatan Pembangunan Perdesaan Sehat di Daerah Tertinggal.
Selain itu juga ada kegiatan Expo oleh 7 Perguruan Tinggi dalam upaya advokasi dan Pemerintah Daerah memerkan apa yang dilakukan di derahnya serta dampaknya terhadap kesehatan masyakat. Jambore ini juga akan dihadiri oleh 200 Relawan Perdesaan Sehat yang berasal dari 183 Daerah Tertinggal dengan 84 kabupaten  sasaran. (Afrizal/HF)

#jamborePS Kementerian, Wajib Diisi Sosok Profesional @perdesaan_sehat

Hanibal Hamidi Perdesaan Sehat

“Profesionalisme dalam konteks Kompetensi terhadap penugasan selaku pembantu presiden
khususnya untuk pembangunan kesehatan dalam sebuah kabinet, tentunya bukanlah Profesionalisme dalam artian salah satu Profesi Tenaga Kesehatan semata. Tetapi profesional bagi kebutuhan tugas dan fungsi kementerian Kesehatan sesuai amanah UU No 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang menempatkan
“Peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan setiap individu untuk hidup sehat agar tercapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai tujuan pembangunan nasional.

Dengan kondisi kesehatan Indonesia saat ini baik tingginya angka kematian ibu maupun Gizi Buruk serta rendahnya angka harapan hidup yang secara bersamaan juga adanya permasalahan Tingginya angka kelahiran serta  pelaksanaan SJSN Bidang Kesehatan oleh BPJS yang ditargetkan akan mencakup seluruh warga NKRI pada tahun 2019, semua hal tersebut membutuhkan pilihan kebijakan yang radikal dengan memfokuskan seluruh sumber daya  kesehatan pada penyelesaian akar permasalahan tersebut di atas. Maka profesionalisme yang  diharapkan tentunya yang memastikan kompetensi terhadap kebutuhan tugas dan fungsi bagi tantangan pembangunan kesehatan yang telah disimpulkan di atas, yaitu yang memiliki latar belakang pendidikan kesehatan dan memiliki track record dalam komitmen dan upaya Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif secara proporsional sesuai dengan permasalahan dan prioritas kebijakan secara nasional dalam berbagai level- perdesaansehat.com
Hanibal Hamidi, PP LKNU

JK Sebut Enam Kementerian, Wajib Diisi Sosok Profesional

NEFOSNEWS, Jakarta – JK menyebutkan ada
tujuh kementerian yang bakal diisi sosok profesional. Namun wakil presiden terpilih ini hanya menyebutkan enam kementerian. Apa saja?
“Keuangan, ESDM, BUMN, Pertanian, PU, Kesehatan. Itu kan harus profesional betul,” ujar JK kepada wartawan, di kediamannya Jl Brawijaya, Jakarta Selatan, pada Selasa ( 16/9/2014 ).
Sebelumnya, JK menyebut tujuh kementerian diisi kalangan profesional murni. “Murni profesional cuma tujuh mutlak. 27 sisanya bisa dari parpol,”
ujarnya.
Dia menegaskan, kementerian tersebut harus bebas dari parpol. Hal ini dilakukan agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. “Iya murni tak boleh dari parpol. Alasannya, ini sangat rawan supaya tak ada gerbong masuk di situ,” katanya.
Meski begitu, lanjut JK, tidak semua menteri diduduki oleh seorang profesional, karena parpol juga harus dapat tempat. “Ini syarat koalisi, ada di pemerintah dan DPR, enggak bisa semua murni profesional, parpol harus dapat tempat. Itu realitas politik kita,” tambahnya.
Mengenai cara kerja, JK menjelaskan, menteri- menteri yang telah terpilih akan diberikan target. Jika tidak terpenuhi bisa ditegur dan diganti.
“Pertanian satu sampai dua tahun swasembada pangan. Kerjanya intensif dan harus cepat, sesuai dengan waktu target. Kalau tidak, ada sanksi, bisa ditegur dan diganti,” tegas JK. (lenny handayani/ bim)

#JamborePS membangun desa untuk mewujudkan kedaulatan pangan

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB Daniel Johan mengatakan, pemerintahan mendatang di bawah kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) harus membangun desa untuk mewujudkan kedaulatan pangan.

"PKB yang memiliki konstituen terbesar di wilayah perdesaaan merekomendasikan Jokowi-JK serius membangun sektor pertanian. Hal ini merupakan satu-satunya cara untuk mewujudkan kedaulatan pangan," kata Daniel Johan saat dihubungi dari Pontianak, Sabtu (13/9/2014), seperti dikutip Antara.
Menurut dia, basis ketahanan pangan ada di desa.

Konsekuensinya, pemerintahan mendatang harus berani mengalokasikan anggaran lebih besar ke sektor pertanian dan pembangunan infrastruktur desa.

"APBN harus ditingkatkan, itu konsekuensinya," kata anggota DPR terpilih dari Dapil Kalbar itu.

Ia menambahkan, keberadaan UU Desa yang telah disahkan di DPR adalah salah satu penopang ketahanan pangan yang dicita-citakan Indonesia dan perlu pengawalan luar biasa agar tak terjadi penyimpangan anggaran.

"Dana untuk desa harus terkawal baik, jangan sampai tidak jadi apa-apa anggaran itu," kata Daniel.

#jamborePS Menyedihkan, 80 Juta Orang Indonesia Masih BAB Sembarangan

HANIBAL HAMIDI
“Air bersih, sanitasi dan Gizi seimbang adalah faktor penentu dasar kualitas kesehatan Yang ditandai dengan Rendahnya AKI, AKB dan Gizi Buruk rendah, selain faktor dasar kualitas kesehatan, yaitu Efektifnya Jabatan Fungsional utama pelayanan kesehatan dasar; dokter puskesmas dan bidan desa sebagai pelaku garda terdepan pembangunan kesehatan indonesia yang bermuara pada panjang umur dan tetap sehat minimal sama dengan rata-rata kualitas kesehatan seluruh negara di Dunia.

HANIBAL HAMIDI, Merdesa Institute

Menyedihkan, 80 Juta Orang
Indonesia Masih BAB
Sembaranganu

Avitia Nurmatari – detikNews
Bandung – Ingin tahu berapa warga Indonesia yang buang air besar sembarangan? Ada 80 juta orang yang melakukannya! Kondisi ini sangat memprihatikan, sebab angkanya hampir sama dengan jumlah penduduk Filipina.
Menurut Tim Manajer Urban Sanitation Development Program Syarif Puradimaja menjelaskan dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia Tenggara, kondisi sanitasi Indonesia masih jauh tertinggal.

“Sanitasi di Indonesia hanya lebih baik dari Timor Leste dan Kamboja. Bahkan Indonesia masih jauh dari Malaysia atau Vietnam,” ujarnya di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukancana, Selasa (19/8/2014).

Syarif mengungkapkan, ada sekitar 80 juta penduduk Indonesia yang masih melakukan buang
air besar sembarangan. Kondisi tersebut menurutnya sangat memprihatinkan.

“Jumlah tersebut hampir sama dengan jumlah penduduk Filipina. tu merupakan hal yang menyedihkan,” ucapnya.

Untuk itu, menurut Syarif, perlu ada komitmen dari pemerintah kota/kabupaten termasuk Pemkot Bandung untuk membenahi sanitasi di willayahnya. Pasalnya sejak negara ini berdiri hingga tahun 2013, perbaikan sanitasi baru mencapai 55 persen.

“Jadi memang harus ada komitmen pendanaan pemerintah. Pemerintah Pusat sudah mengalokasikan Rp 296 triliun untuk capaian 100 persen. Kota/kabupaten pengalokasian dana untuk pembenahan sanitasi minimal 2 persen,” tandasnya.

Permasalahan ini akan dibahas nanti di City Sanitation Summit (CSS) 2014 yang akan berlangsung di Bandung pada 2014 mendatang.
Kegiatan tersebut akan diikuti kepala daerah kota/kabupaten anggota Asosiasi Pemerintah Kota/Kabupaten Peduli Sanitasi (AKKOPSI).

MerDesa Institute, Jakarta 24 Juni 2014

Hanibal Hamidi Perdesaan Sehat #jamborePS KPDT

#jamborePS Apalah Artinya Revolusi Mental Bila Kurang Gizi

HANIBAL HAMIDI

“Membangun kembali Karakter Bangsa Nusantara Yang Agung dan Hebat oleh seluruh komponen bangsa yang dipimpin oleh Pemerintahan NKRI saat ini “dalam waktu yang sesingkat- singkatnya” melalui “Revolusi Mental” membutuhkan dukungan jaminan Kesehatan yang paling optimal bagi “Seluruh Janin, Bayi dan Balita” (Kebutuhan Perkembangan awal Mental dalam Fase Oral dan Fase anal serta Kebutuhan Perkembangan Sel Otak) yang ada saat ini dan di masa mendatang. – perdesaansehat.com

Hanibal Hamidi, Merdesa Institute

Apalah Artinya Revolusi Mental Bila Kurang Gizi

Laporan: Yayan Sopyani Al Hadi
RMOL. Revolusi mental Jokowi juga harus diwujudkan dalam revolusi kesehatan. Sebab revolusi mental tidak akan mengubah apapun jika
bahan dasar atau gizi untuk menopang terwujudnya revolusi itu tidak diselesaikan dengan baik. “Gagasan tentang menyambungkan revolusi  dental dengan revolusi kesehatan ini jelas dalam kerangka berpikir dan berkaitan secara langsung,” ujar Asisten Deputi Kementerian Perumahan Daerah Tertinggal, Hanibal Hamidi, saat diskusi bertajuk “Revolusi Kesehatan menuju Revolusi Mental untuk Indonesia Baru,” di Jakarta (Senin, 1/9)

Hanibal mencontohkan, Amerika dengan anggaran yang ada menempatkan tiga kegiatan utama yakni pengadaan barang yang baik dengan e-goverment, pembangunan nasional dengan berbasis bagaimana merawat  tumbuhan dan ketersediaan air, dan terakhir adalah gizi. Selain itu, tentu Revolusi Mental juga harus memperhatikan ketahanan pangan.

“Revolusi Mental harus dimulai dari Revolusi Kesehatan yang terjaga untuk Indonesia sehat.

Tetapi bukan hanya pengobatan saat sakit, namun juga menjaga kesehatan, ketahanan pangan, dan anggarannya dihitung ulang. Itu harapan kami ke pemerintahan baru,” jelasnya.

Tak cuma itu, Hanibal melanjutkan, dalam mewujudkan Revolusi Mental,
harus bisa memastikan seluruh Undang-undang yang terkait menjadi satu kesatuan. Seperti UU SJSN, UU BPJS, UU 52 tentang Manajemen Kependudukan dan Keluarga Berencana serta UU  lainnya. [ysa]

Hanibal Hamidi KPDT Perdesaan Sehat #jamborePS